MASARIKUONLINE.COM, Ketua Komisi III DPRD Maluku, Alhidayat Wajo, soroti lemahnya kinerja OPD dalam menggenjot PAD. Menurutnya, persoalan bukan hanya target meleset, tapi pola kerja yang belum adaptif.
“Persoalan kita bukan sekadar target tidak tercapai, tapi sistem dan layanan belum mampu menjangkau masyarakat kepulauan dan terluar,” ujar Wajo di Ambon, Senin 27 April 2026.
Ia mencontohkan wajib pajak di pulau-pulau yang harus keluar biaya besar untuk bayar pajak di ibu kota kabupaten. “Biaya transport lebih mahal dari pajaknya. Wajar kalau warga tunda atau tidak bayar,” tegasnya.
Wajo dorong OPD berubah dari pasif menjadi proaktif. Layanan bergerak atau sistem jemput bola harus menyentuh kecamatan, desa, hingga pulau kecil. Pemanfaatan digitalisasi juga diminta, tapi tetap realistis dengan kondisi infrastruktur.
Ia ingatkan seluruh pengelolaan keuangan daerah harus efisien, transparan, dan akuntabel. Evaluasi kinerja harus rutin, bukan hanya lihat angka di atas kertas.
“Pemerintah harus lebih peka dan responsif. Dengan begitu, PAD bisa meningkat dan mendanai pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat,” tutup Wajo. (*
