MasarikuOnline. Com, Ambon – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Anggota Komisi II DPRD Maluku, Anos Yermias, mendesak PLN segera meningkatkan jam operasional listrik di sejumlah pulau terpencil di Provinsi Maluku. Desakan ini muncul karena hingga kini banyak wilayah masih hanya menikmati listrik selama beberapa jam setiap hari.
Anos menegaskan bahwa kebutuhan dasar seperti listrik dan BBM harus menjadi prioritas utama jelang akhir tahun. Ia menyebut PLN telah memaparkan rencana peningkatan layanan pada 2026–2027, namun realisasinya belum menyentuh semua daerah yang masih mengalami minimnya pasokan listrik.
“Dari banyak pulau di Maluku, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) termasuk yang paling unik. Dari sepuluh titik yang dijelaskan PLN, dua berada di Tanimbar dan sisanya di MBD,” ujar Anos saat ditemui di Kantor DPRD Maluku, Kamis (4/12/2025).
Menurutnya, hingga saat ini beberapa wilayah seperti Molumaru, Wuan Labobar, Pulau Luang, Lakor, hingga Damer hanya merasakan listrik sekitar 6 jam per hari. Sementara pasokan listrik di Pulau Romang dan Wetar Timur kerap tidak stabil.
Anos bahkan menceritakan pengalaman pribadinya dalam membantu mobilisasi mesin diesel ke beberapa pulau meski terkendala fasilitas dan aturan pengangkutan.
“Saya pernah bantu distribusi mesin diesel lewat kapal perintis, meski secara aturan tidak diperbolehkan mengangkut mesin sebesar itu. Tapi demi masyarakat, kita cari solusi agar mesin bisa tiba dengan aman,” katanya.
Menjelang Natal, Anos meminta PLN memberikan prioritas layanan bagi umat Kristiani yang tengah mempersiapkan perayaan tersebut.
“Kami minta mulai 20 Desember, daerah yang biasanya menikmati listrik 6 atau 12 jam dapat ditingkatkan menjadi 24 jam. Kalau tidak memungkinkan, minimal naik menjadi 12 jam,” jelasnya.
Ia menambahkan kebijakan peningkatan layanan listrik juga perlu diberlakukan saat Idulfitri, agar umat Muslim di wilayah terpencil dapat merayakan hari besar dengan nyaman.
Anos berharap PLN segera menindaklanjuti usulan tersebut, meski ia menyadari ada keterbatasan anggaran dan tantangan geografis yang harus dihadapi.
“Untuk perayaan keagamaan, khususnya di MBD dan KKT, kami berharap ada perhatian khusus agar masyarakat bisa merayakan hari besar dengan lebih nyaman,” ujarnya. (**)
