MASARIKUONLINE.COM, Ambon, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Johan Johanis Lewerissa alias JL menegaskan, karakteristik khusus Provinsi Maluku perlu diperhatikan, agar tidak memperlebar ketimpangan pembangunan dengan daerah daratan.
Johan juga mengkritisi permasalahan administratif yang seringkali menghambat pelaksanaan proyek infrastruktur di daerah. ujar Johan, Selasa (10/2/2026).
Batas waktu pelaksanaan yang tidak fleksibel dan aturan teknis yang kurang adaptif kerap menyebabkan proyek yang sudah mulai dikerjakan harus terhenti, yang pada akhirnya merugikan daerah secara finansial dan mengganggu progres pembangunan.
JLjuga menegaskan, bahwa pembangunan infrastruktur di Maluku harus menjangkau seluruh wilayah provinsi secara merata, bukan hanya terpusat di Kota Ambon.
Keadilan pembangunan harus benar-benar terealisasi. Jika pusat sungguh-sungguh ingin percepatan pembangunan di daerah terpencil dan kepulauan, maka perlu ada kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi lokal kita,” tegasnya.
Dirinya berharap, pemerintah pusat dapat membuka ruang dialog yang lebih luas dan memberikan perlakuan khusus bagi daerah kepulauan, dalam penyusunan kebijakan anggaran infrastruktur. (*
