MasarikuOnline. Com, Seram Bagian Barat – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) mengungkapkan rendahnya literasi dan inklusi keuangan masyarakat masih menjadi penghambat utama pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi tersebut tercermin dari minimnya kepemilikan rekening hingga rendahnya akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) di wilayah tersebut.
Hal itu disampaikan Kepala BPS Kabupaten Seram Bagian Barat, Corneles Bulohlabna, SST., M.Si, dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Semester I Tahun 2026 yang digelar di Kantor Bupati SBB, Selasa (10/2/2026). Rapat tersebut dipimpin Asisten II Setda SBB Jan Soukotta, S. sos,. M. Si, dan dihadiri Tim PAKD SBB, perbankan, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku.
Corneles menjelaskan, literasi keuangan memiliki keterkaitan langsung dengan pergerakan ekonomi masyarakat. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap produk dan layanan keuangan, aktivitas ekonomi akan sulit berkembang.
“Ketika masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang produk keuangan, termasuk layanan perbankan dan kredit, maka aktivitas ekonomi akan terhambat. Misalnya, tidak tersedianya layanan ATM atau transaksi non-tunai di suatu wilayah dapat menghambat perputaran ekonomi,” ujar Corneles.
Ia menambahkan, rendahnya pemahaman tentang kredit juga membuat petani dan pelaku usaha enggan mengakses pembiayaan perbankan. Ketakutan terhadap kewajiban kredit, menurutnya, sering kali muncul akibat minimnya literasi, bukan karena ketidakmampuan usaha.
“Kalau pelaku usaha takut mengambil kredit karena tidak paham manfaat dan mekanismenya, maka usahanya tidak berkembang. Kalau usaha tidak berkembang, ekonomi daerah juga tidak tumbuh,” jelasnya.
Berdasarkan hasil survei BPS, kondisi inklusi keuangan di Kabupaten Seram Bagian Barat masih tergolong rendah. Corneles memaparkan, kurang dari 25 persen penduduk SBB berusia lima tahun ke atas yang memiliki rekening di lembaga keuangan.
Selain itu, rumah tangga yang mengakses kredit hanya sekitar 15 persen, sementara yang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) tercatat sekitar 3 persen dari total rumah tangga di SBB.
“Angka penerima KUR hanya sekitar 2,95 persen. Sementara kredit selain KUR sekitar 2,3 persen. Ini menunjukkan akses pembiayaan produktif masih sangat terbatas,” ungkapnya.
Corneles menilai, kondisi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah dan sektor perbankan, terutama di tengah program prioritas nasional yang mendorong penyaluran KUR untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.
Ia juga menyoroti pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang kini menjangkau seluruh kabupaten/kota. Di Kabupaten SBB, survei tersebut dilakukan di 15 titik, termasuk wilayah kepulauan dan daerah terpencil seperti Buano, Taniwel, hingga wilayah pegunungan.
“Sampel sekarang menjangkau wilayah yang sebelumnya belum tersentuh layanan perbankan. Jika literasi dan inklusi tidak kita dorong bersama, angka literasi keuangan ke depan justru bisa lebih rendah,” katanya.
Ke depan, BPS akan menyajikan data literasi dan inklusi keuangan hingga tingkat provinsi. Corneles menegaskan, hasil tersebut diharapkan menjadi dasar bersama bagi pemerintah daerah, perbankan, dan OJK untuk memperluas akses layanan keuangan hingga ke wilayah terluar dan terisolasi.
“Ini menjadi PR bersama. Data sudah ada, sekarang bagaimana kita mendorong literasi dan membuka akses keuangan agar ekonomi masyarakat bisa bergerak,” pungkasnya. (**)
