MASARIKUONLINE.COM, Ambon,- Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Alhidayat Wajo mengatakan, pemetaan ini dilakukan, guna mendapatkan gambaran jelas, terkait perkembangan proyek-proyek yang ada di wilayah Maluku.
“Jadi DPRD Provinsi Maluku melalui Komisi III tengah melakukan pemetaan komprehensif, terkait pembagian kewenangan pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat dan daerah.
Informasi yang dikumpulkan mencakup lokasi pelaksanaan, pihak yang bertanggung jawab, serta tahapan pelaksanaan masing-masing proyek.
“Jadi Dalam pemetaan yang sedang berlangsung, tim kerja mengumpulkan data mendetail mengenai proyek infrastruktur, mulai dari yang telah selesai beroperasi, yang masih dalam tahap pelaksanaan, hingga program yang telah masuk dalam rencana namun belum dapat diwujudkan,” kata dia, di Ambon, Kamis (22/1/2026).
Komisi III juga, perlu mengetahui secara pasti, mana yang menjadi tanggung jawab pusat, mana yang dikelola provinsi, dan proyek mana saja yang masih tertunda dalam tahap perencanaan. Seluruh data ini akan kita susun secara terstruktur, untuk kemudian disampaikan kepada Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR Republik Indonesia,” jelas Alhidayat. (*
