MasarikuOnline.Com, Ambon – Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath, membuka secara resmi Musyawarah Dewan Pengurus Daerah Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL Lemhannas) Provinsi Maluku. Kegiatan tersebut digelar pada Sabtu, 14 Juni 2025, di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku.
Musyawarah ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting daerah, termasuk Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, unsur Forkopimda Provinsi Maluku, Pimpinan DPRD Maluku, Danrem 151/Binaiya, para pimpinan perguruan tinggi, kepala organisasi perangkat daerah, serta tokoh agama dan masyarakat. Hadir pula mantan Ketua IKAL Lemhannas Maluku, Said Assagaff, secara daring melalui Zoom.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya kolaborasi berbagai elemen masyarakat dalam pembangunan daerah. Ia menyebutkan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam membangun Maluku, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk para alumni Lemhannas yang dianggap memiliki kapasitas dan pengalaman strategis.
“Alumni Lemhannas adalah sumber daya penting yang bisa menjadi mitra pemerintah dalam merumuskan arah pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar Vanath.
Ia juga mengajak seluruh anggota IKAL Lemhannas di Maluku untuk aktif berkontribusi, bukan hanya untuk kepentingan daerah, tetapi juga bagi keutuhan bangsa.
Senada dengan itu, Pangdam XV/Pattimura Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, yang mewakili Ketua Umum Pengurus Pusat IKAL Lemhannas, mengingatkan bahwa peran alumni Lemhannas tidak sebatas pada tataran wacana. Ia meminta agar para alumni menjadi katalisator persatuan dan penjaga keutuhan bangsa di tengah tantangan kebangsaan yang semakin kompleks.
“IKAL Lemhannas harus menjadi pemersatu bangsa. Tema kali ini sangat relevan: menjadi katalisator keutuhan bangsa. Ini bukan sekadar slogan, tapi harus menjadi arah gerak,” ujarnya.
Musyawarah DPD IKAL Lemhannas Maluku ini dijadwalkan akan menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis serta pemilihan kepengurusan baru, yang diharapkan mampu memperkuat peran organisasi dalam mendukung agenda ketahanan nasional di wilayah timur Indonesia. (**)
