MASARIKUONLINE.COM
AMBON — Pemerintah Kota Ambon bersama DPRD Kota Ambon resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam Rapat Paripurna Kelima Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026, Selasa (18/8/2026).
Namun di balik seremoni kesepakatan tersebut, tersaji gambaran fiskal yang patut menjadi perhatian publik: pendapatan daerah ditargetkan naik tipis, sementara belanja daerah justru dipangkas lebih dari Rp214 miliar dibandingkan APBD 2026.
Dalam rancangan KUA-PPAS 2027, pendapatan Kota Ambon ditargetkan mencapai Rp1,134 triliun, naik 0,73 persen dari target APBD 2026 sebesar Rp1,126 triliun.
Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp247,556 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp886,937 miliar.
Di sisi lain, belanja daerah dirancang hanya Rp1,078 triliun, turun 16,64 persen dari APBD 2026 yang mencapai Rp1,292 triliun.
Artinya, terdapat penurunan belanja sekitar Rp214 miliar.
Struktur belanja 2027 terdiri atas belanja operasi Rp925,704 miliar, belanja modal Rp54,431 miliar, belanja tidak terduga Rp7,547 miliar, serta belanja transfer berupa bantuan keuangan kepada pemerintah desa sebesar Rp91,060 miliar.
Di sinilah tantangan besar APBD 2027 berada. Ketika kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pembangunan terus meningkat, ruang belanja pemerintah daerah justru semakin terbatas.
Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena menegaskan, struktur anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan yang dilakukan secara hati-hati, cermat dan detail.
“Proses pembahasan terhadap kebijakan umum maupun prioritas plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2027 telah dilakukan dengan sangat berhati-hati, cermat dan sangat detail,” kata Wattimena.
Menurutnya, kehati-hatian diperlukan karena kapasitas fiskal daerah masih terbatas. Karena itu, setiap program yang nantinya masuk dalam APBD harus benar-benar berkualitas, adaptif terhadap kondisi ekonomi dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Pendapatan Rp1,134 Triliun, Tapi Rp886,9 Miliar Masih Bergantung Transfer
Komposisi pendapatan juga menunjukkan tantangan lain. Dari total pendapatan Rp1,134 triliun, sekitar Rp886,937 miliar berasal dari pendapatan transfer, sedangkan PAD berada di angka Rp247,556 miliar.
Kondisi tersebut membuat kemampuan fiskal Kota Ambon masih sangat dipengaruhi kebijakan transfer pemerintah pusat.
Karena itu, harapan Pemkot Ambon kini tertuju pada penetapan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2027.
Wattimena menyebut pemerintah pusat dalam rancangan APBN 2027 mengalokasikan TKD sebesar Rp735 triliun, meningkat 5,5 persen dibandingkan alokasi 2026.
“Besar harapan kami, dalam penetapan Peraturan Presiden tentang alokasi dana transfer daerah Tahun Anggaran 2027, ada peningkatan alokasi dana transfer Kota Ambon,” ujarnya.
Jika transfer untuk Ambon meningkat, ruang fiskal pemerintah daerah akan menjadi lebih longgar untuk membiayai program prioritas. Sebaliknya, apabila alokasi tidak sesuai harapan, pemerintah daerah harus semakin selektif menentukan program yang benar-benar mendapatkan pembiayaan.
Utang Jatuh Tempo Rp55,6 Miliar Ikut Membebani APBD
Tekanan fiskal juga terlihat dalam struktur pembiayaan daerah.
Pada 2027, pembiayaan daerah berada pada posisi minus Rp55,750 miliar, dengan penerimaan pembiayaan Rp1,1 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp56,850 miliar.
Dari pengeluaran tersebut, Rp55,6 miliar dialokasikan untuk pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, sementara Rp1,25 miliar digunakan untuk penyertaan modal daerah.
Angka ini menjadi pengingat bahwa sebagian ruang fiskal pemerintah daerah harus digunakan untuk memenuhi kewajiban masa lalu, sementara kebutuhan pembangunan baru terus berjalan.
Ekonomi Ambon Tumbuh 6,09 Persen, Target 2027 Dipatok 5,26 Persen
Di tengah tekanan fiskal, Pemkot Ambon tetap melihat prospek ekonomi dengan optimisme.
Pertumbuhan ekonomi Kota Ambon pada kuartal pertama 2026 tercatat 6,09 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Maluku serta lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Momentum itu ingin dipertahankan melalui penguatan konsumsi rumah tangga, kemudahan dan insentif perizinan bagi investasi, peningkatan realisasi belanja pemerintah, serta pengembangan sektor pariwisata.
Untuk 2027, Pemkot Ambon menetapkan sejumlah target makro pembangunan, yakni:
Pertumbuhan ekonomi: 5,26 persen
Kemiskinan: 4,90 persen
Inflasi: 1,5–3,5 persen
Tingkat pengangguran terbuka: 3 persen
Tahun 2027 juga menjadi tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Ambon 2025–2030.
Arah pembangunan difokuskan pada akselerasi transformasi digital dan ekonomi kreatif untuk mewujudkan Ambon yang berdaya saing, yang diterjemahkan ke dalam 17 program prioritas.
Bukan Sekadar Angka APBD, Ini Ujian Pemerintahan Ambon
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 kini menjadi fondasi penyusunan APBD Kota Ambon 2027.
Tetapi pekerjaan terbesar justru dimulai setelah kesepakatan tersebut.
Dengan pendapatan yang hanya tumbuh tipis, belanja yang turun signifikan, ketergantungan tinggi terhadap transfer, serta kewajiban pembayaran utang yang mencapai Rp55,6 miliar, APBD 2027 akan menjadi ujian bagi kemampuan Pemkot Ambon menentukan prioritas.
Publik tentu akan menunggu: program mana yang benar-benar menjadi prioritas, mana yang mendapat anggaran besar, dan sejauh mana belanja pemerintah mampu diterjemahkan menjadi pelayanan publik serta pembangunan yang dirasakan langsung masyarakat.
Karena pada akhirnya, APBD bukan sekadar angka di atas kertas. APBD adalah uang rakyat yang harus kembali dalam bentuk pelayanan, pembangunan, kesempatan ekonomi, dan kesejahteraan.
Kesepakatan KUA-PPAS telah ditandatangani. Kini mata publik tertuju pada satu tahap berikutnya: seberapa tajam APBD 2027 diterjemahkan menjadi kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan Kota Ambon.(CM)
