MasarikuOnline. Com, Seram Bagian Barat – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terus memperkuat upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Sejak menerima Surat Keputusan (SK) pada 2024, TPAKD SBB langsung menjalankan berbagai langkah strategis untuk mendorong masyarakat beralih ke layanan keuangan formal, khususnya perbankan.
Hal itu disampaikan Asisten II Sekda Kabupaten SBB sekaligus Ketua TPAKD, J.M Soukotta, S. Sos., M. Si, dalam wawancara usai mengikuti Rapat Pleno TPAKD Semester I Kabupaten Seram Bagian Barat yang berlangsung di ruang kerjanya, Selasa (10/2/2026).
Jan menjelaskan, meski dasar pembentukan TPAKD telah ada sejak 2022, efektivitas program mulai berjalan optimal setelah SK resmi diterbitkan pada 2024. Sejak saat itu, TPAKD SBB fokus melakukan sosialisasi literasi keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat.
“Langkah pertama yang kami lakukan adalah mensosialisasikan program TPAKD kepada pimpinan-pimpinan masyarakat, mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Tujuannya agar pesan literasi keuangan ini bisa diteruskan langsung kepada masyarakat,” ujar Jan.
Ia menegaskan, literasi keuangan menjadi kunci utama dalam mendorong pengembangan usaha masyarakat, khususnya pelaku UMKM. TPAKD SBB secara konsisten mengimbau masyarakat agar tidak lagi bergantung pada pinjaman online ilegal maupun skema keuangan berisiko.
“Kalau bisa, jangan lagi pakai pinjol atau KSPI dan sejenisnya. Manfaatkan perbankan melalui skema kredit usaha rakyat (KUR) yang lebih aman dan terjangkau,” tegasnya.
Menurut Jan, upaya tersebut mulai menunjukkan hasil. Terdapat peningkatan pemanfaatan layanan perbankan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dalam dua tahun terakhir, TPAKD SBB bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Maluku juga aktif menggelar berbagai kegiatan literasi, termasuk business matching bagi pelaku usaha serta sosialisasi keuangan bagi pelajar.
Pada 2025, kegiatan literasi keuangan pelajar sempat menargetkan lebih dari 300 peserta. Namun, karena efisiensi anggaran, realisasi kegiatan melibatkan sekitar 200 pelajar. Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan peluncuran program “Satu Pelajar Satu Rekening” serta pencanangan Hari Rabu sebagai Hari Rajin Menabung oleh Bupati SBB.
“Waktu itu launching dilakukan bersama Wakil Pimpinan OJK Provinsi Maluku, Pak Novianto. Ini menjadi langkah penting membangun budaya menabung sejak dini,” katanya.
Selain itu, TPAKD SBB juga mendorong seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki binaan kelompok masyarakat agar turut mensosialisasikan literasi keuangan dengan berkoordinasi bersama pihak perbankan. Penyebaran informasi juga dilakukan secara digital melalui media sosial, termasuk TikTok.
Meski demikian, Jan mengakui tingkat literasi keuangan masyarakat SBB masih tergolong rendah berdasarkan hasil survei. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan jangkauan sosialisasi di seluruh wilayah.
“Kalau survei dilakukan di lokasi yang sudah sering kita datangi, tentu nilainya tinggi. Tapi di daerah yang belum tersentuh, hasilnya masih rendah. Namun kami tetap optimistis ke depan pemahaman masyarakat terhadap literasi dan digitalisasi keuangan akan semakin baik,” ujarnya.
Ia bahkan menyebut, rendahnya literasi keuangan tidak hanya terjadi di masyarakat umum, tetapi juga di kalangan ASN dan pejabat pemerintahan. Kondisi ini kerap memicu keluhan terhadap layanan perbankan akibat minimnya pemahaman.
“Oleh karena itu, ke depan literasi ini tidak hanya menyasar masyarakat, tapi juga ASN,” tambahnya.
Sementara itu, Manajer Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Maluku, Rovel S E Ayal, menegaskan komitmen OJK untuk terus mendampingi kerja-kerja TPAKD di Kabupaten Seram Bagian Barat.
“OJK Maluku berkomitmen untuk terus mendampingi TPAKD SBB yang hari ini baru saja melaksanakan rapat pleno penetapan program. Program-program ini diharapkan dapat berdampak langsung bagi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” kata Rovel.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara OPD dan lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, dalam menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi masyarakat.
“Kolaborasi harus terus dibangun. Yang paling penting adalah keberpihakan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program-program TPAKD. Kami dari OJK siap mendukung sebagai pengarah bersama seluruh lembaga jasa keuangan di Seram Bagian Barat,” pungkasnya. (**)
