MasarikuOnline. Com, Ambon — DPRD Provinsi Maluku memastikan pinjaman daerah sebesar Rp1,5 triliun benar-benar dibagi secara adil ke seluruh 11 kabupaten/kota, dengan alokasi minimal Rp50 miliar untuk masing-masing daerah mulai 2026. Kepastian ini disampaikan langsung Ketua DPRD Maluku, Benhur George Watubun (BGW), usai paripurna penetapan APBD 2026 di Gedung Baileo Karang Panjang, Ambon, Minggu (30/11/2025) malam.
Watubun menegaskan pembahasan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dilakukan dengan ketat. Setiap usulan Pemprov, menurutnya, wajib dikritisi agar penggunaan pinjaman tersebut transparan dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Pinjaman ini yang bayar itu keringat rakyat. Jadi usulan-usulan harus disampaikan secara terbuka kepada rakyat Maluku,” ujar Watubun.
Dalam sinergi antara DPRD dan Pemprov Maluku, telah disepakati formula pemerataan anggaran berdasarkan indikator yang mencerminkan keadilan pembangunan di provinsi kepulauan tersebut. Indikator pembagian dana meliputi:
Luas wilayah darat dan laut
Kondisi kepulauan dan status daerah 3T
Tingkat kemiskinan
Kepadatan penduduk terkait arus urbanisasi
Dengan itu, setiap kabupaten/kota dipastikan menerima minimal Rp50 miliar untuk pembangunan strategis pada tahun 2026.
Watubun menegaskan bahwa arah penggunaan anggaran harus menyasar pembangunan kebutuhan dasar masyarakat. Prioritas yang telah ditetapkan antara lain:
Infrastruktur
Layanan kesehatan
Pemukiman
Sarana pendukung sektor pendidikan
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah agar menerapkan prinsip efisiensi, sehingga dana pinjaman tidak tergerus untuk belanja yang tidak penting.
Demi memastikan implementasi berjalan tepat sasaran, Watubun meminta semua elemen masyarakat ikut mengawal penggunaan anggaran tersebut.
“Ini demi kepentingan rakyat. Harus dipastikan manfaatnya dirasakan masyarakat, terutama rakyat kecil di Maluku,” tegasnya.
Pinjaman besar ini diharapkan menjadi titik dorong percepatan pembangunan di seluruh wilayah Maluku, yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan ketimpangan akses layanan dasar. (**)
