MASARIKUONLINE.COM, – Konflik Kariu, Ori dan Pelau terjadi sejak tanggal 25 Januari 2022, Artinya, konflik horizontal yang menelan korban jiwa dan harta benda ini telah terjadi 6 (enam) bulan silam. Bahkan korban konflik horizontal tersebut masih berada ditempat pengungsian di Negeri Aboru. Bagaimana kondisi mereka saat ini ?
Rasa-rasanya mulai luput dari pantauan media akhir-akhir ini.
Termasuk juga perhatian Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dan Pemerintah Provinsi Maluku.
Lebih miris lagi, para petinggi di Daerah ini telah di undang oleh Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko guna membicarakan hal ini dan KSP menginstruksikan Bupati Maluku Tengah untuk menyelesaikan persoalan Kariu, Ori, Pelau, namun sampai saat ini belum terdengar kabar tentang upaya penanganan masalah ini oleh Bupati Maluku Tengah.
Gubernur Maluku sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah juga terkesan diam dan tidak peduli dengan persoalan rakyatnya sendiri di daerah ini.
Gubernur Maluku lebih banyak menghabiskan waktunya untuk menghadiri acara ceremonial ketimbang mengurus kepentingan rakyat yang menderita.
Entah sampai kapan masyarakat Kariu berada di tempat pengungsian di Negeri Aboru ?
Tidak ada yang bisa menjawab !!!
Mungkin lebih baik, apabila persoalan ini disampaikan langsung kepada Presiden, kemudian Presiden menugaskan Kementerian/Lembaga terkait untuk menyelesaikan persoalan ini.
Kalau hal ini dilakukan, maka juga menimbulkan pertanyaan lain, yaitu: Apakah persoalan ini tidak dapat kita selesaikan sendiri dan harus meminta bantuan dari Presiden ?
Jika ingin menyelesaikan persoalan kita sendiri, mengapa belum ada upaya awal yang dilakukan ?
Kalau Ceremonial Pemerintahan jauh lebih penting dari kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka sampai kapan kita bisa sejajar dengan daerah-daerah lain di negara ini ?
Kecenderungan membiarkan persoalan terjadi berlarut-larut tanpa ada penyelesaian yang menyeluruh, justru membuat daerah ini semakin tertinggal dari daerah lain.
Angka kemiskinan Maluku yang tetap menduduki peringkat keempat di negara ini, tidak juga membuat Pemerintah Provinsi tersentak.
Justru ditengah kondisi kehidupan masyarakat yang seperti ini para pejabat di Daerah ini tersenyum ria dan terus mengemas acara ceremonial yang menghabiskan anggaran.
Apa dampak acara ceremonial Pemerintah Provinsi dan Kabupaten /Kota terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di Maluku ?,,,,,Wallahu alam !! (JR**)
