MasarikuOnline.Com, Ambon – Pemerintah Provinsi Maluku menggencarkan program pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan di wilayah kepulauan itu. Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyatakan, hingga Minggu, 8 Juni 2025, sebanyak 1.222 dari total 1.235 desa dan kelurahan di 11 kabupaten/kota telah menggelar Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) untuk membentuk koperasi.
“Artinya, progresnya sudah mencapai 98,8 persen. Ini capaian luar biasa,” kata Hendrik dalam keterangan tertulis, Minggu, 8 Juni 2025.
Gubernur menyebut dua kota, yakni Kota Ambon dan Kota Tual, telah merampungkan 100 persen pembentukan koperasi di seluruh desa dan kelurahan mereka. Keduanya dinilai menjadi contoh keberhasilan implementasi program di wilayah perkotaan.
Namun demikian, Hendrik mengakui masih ada 13 desa dan kelurahan di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang belum menyelenggarakan Musdessus. Ia menyebut kondisi cuaca ekstrem dan keterpencilan geografis menjadi tantangan utama.
“Meskipun demikian, proses pemberkasan administrasi tetap berjalan. Pemerintah Kabupaten MBD berkoordinasi aktif dengan notaris se-Maluku dan Kanwil Kemenkumham Maluku,” ujarnya.
Data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM RI menunjukkan bahwa hingga pagi ini pukul 08.00 WIT, sebanyak 443 desa/kelurahan telah mengajukan permohonan nama koperasi. Dari jumlah tersebut, 289 koperasi telah resmi memperoleh pengesahan badan hukum.
Gubernur menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku, para notaris, serta pemerintah kabupaten/kota.
“Dengan sinergi ini, kami membangun fondasi ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal. Koperasi Merah Putih menjadi simbol kebangkitan ekonomi dari desa, oleh rakyat, dan untuk rakyat,” kata Lewerissa.
Maluku, yang dikenal sebagai Provinsi Seribu Pulau, menurutnya tetap berkomitmen menghadirkan kesejahteraan yang merata meski menghadapi tantangan geografis.(**)
