MasarikuOnline. Com, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2025 di Jakarta, Jumat (10/10).
Dalam agenda tahunan ini, ketiga lembaga menegaskan komitmennya mendorong percepatan inklusi keuangan di seluruh penjuru Indonesia, demi mendukung stabilitas sektor keuangan dan pencapaian program prioritas Pemerintah sesuai Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya TPAKD sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang merata.
“Inklusi keuangan adalah indikator penting stabilitas ekonomi makro dan bagian dari RPJMN dan RPJMD. Presiden juga memberikan perhatian khusus pada isu ini, apalagi saat kunjungan ke Belanda juga dibahas bersama Komite Financial Inclusion yang dipimpin Ratu Maxima,” ujar Airlangga.
Airlangga juga menyoroti peran TPAKD dalam mendukung program prioritas nasional, termasuk makan bergizi gratis dan penguatan koperasi Merah Putih untuk pemberdayaan ekonomi rakyat.
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menegaskan TPAKD akan terus diperkuat sebagai katalis pemerataan ekonomi daerah.
“Fokus kami ke depan adalah penguatan infrastruktur dan ekosistem keuangan digital, serta perluasan akses pembiayaan terutama untuk UMKM,” katanya.
OJK juga mendorong peningkatan literasi dan pelindungan konsumen, serta konsistensi keberlanjutan program TPAKD agar memberi dampak nyata.
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan OJK, Friderica Widyasari Dewi, memaparkan sederet capaian signifikan TPAKD hingga 2024.
Di antaranya, program Kredit Melawan Rentenir yang telah menyalurkan Rp46,71 triliun ke 1,7 juta debitur, dan pembiayaan sektor pertanian sebesar Rp3,71 triliun ke lebih dari 80 ribu debitur.
Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga sudah menjangkau 87% pelajar Indonesia, atau 58,32 juta rekening. Sedangkan program Laku Pandai telah menjangkau lebih dari 72 ribu desa dan mengintegrasikan 16 juta masyarakat ke sistem keuangan formal.
“TPAKD telah menjadi motor penggerak ekonomi keuangan daerah, dari kota hingga pelosok desa,” kata Friderica.
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus turut menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah untuk mempercepat pembangunan ekonomi inklusif.
“Kolaborasi adalah kunci. Rakyat kecil jangan hanya jadi penonton, tapi pelaku utama pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Kemendagri memastikan roadmap TPAKD 2026-2030 telah disusun selaras dengan arah pembangunan nasional.
Dalam Rakornas kali ini, turut diluncurkan Roadmap TPAKD 2026–2030 yang akan menjadi pedoman kebijakan dan strategi jangka menengah percepatan akses keuangan daerah.
Dokumen ini mencakup perencanaan terarah, pendanaan memadai, peningkatan kapasitas anggota TPAKD, serta sistem monitoring transparan dan akuntabel.
Sebagai bentuk apresiasi, OJK memberikan TPAKD Award 2025 kepada 5 TPAKD Provinsi dan 10 TPAKD Kabupaten/Kota yang dinilai paling berkontribusi dalam perluasan akses keuangan.
TPAKD Provinsi Terbaik 2025:
Sumatera: Provinsi Sumatera Selatan
Jawa-Bali: Provinsi D.I. Yogyakarta
Kalimantan: Provinsi Kalimantan Barat
Sulawesi: Provinsi Sulawesi Selatan
Nusra, Maluku, Papua: Provinsi Nusa Tenggara Barat
TPAKD Kabupaten/Kota Terbaik 2025:
Sumatera: Kabupaten Langkat, Kota Metro
Jawa-Bali: Kota Surabaya, Kabupaten Sumedang
Kalimantan: Kota Banjarmasin, Kabupaten Kapuas Hulu
Sulawesi: Kabupaten Maros, Kota Palu
Nusra, Maluku, Papua: Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Maluku Tengah
Sejak diluncurkan pada 2016, TPAKD kini hadir di seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia, menjadi wadah sinergi berbagai pihak untuk percepatan inklusi keuangan nasional. (**)
