MasarikuOnline. Com, Dobo – 10 September 2025 – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku terus mendorong perluasan literasi dan inklusi keuangan di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) lewat sejumlah kegiatan edukatif dan strategis di Kabupaten Kepulauan Aru.
Bersama pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan, OJK Maluku menggelar rangkaian kegiatan mulai dari sosialisasi, edukasi pelajar, hingga business matching untuk pelaku UMKM di Dobo, ibu kota Kepulauan Aru.
Kegiatan diawali dengan Sosialisasi Satgas PASTI dan IASC kepada sekitar 150 Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Kepulauan Aru. Sosialisasi ini membahas penanganan investasi ilegal dan kejahatan siber termasuk perjudian online. Acara digelar di Kantor Bupati dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Aru Drs. Mohamad Djumpa, M.Si. Hadir sebagai narasumber, perwakilan OJK Maluku dan Polres Pulau Aru Ipda Gilang Pradana, S.Tr.K.
Selanjutnya, OJK menggelar forum Business Matching yang diikuti oleh 65 pelaku usaha, termasuk UMKM perempuan. Forum ini membahas pembiayaan UMKM, peningkatan kapasitas usaha, dan koneksi bisnis dengan perbankan. Hadir sebagai pembicara, perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta Pemimpin Cabang BRI Pulau Aru.
Tak hanya menyasar ASN dan pelaku usaha, OJK Maluku juga memberikan edukasi keuangan kepada pelajar SMP Negeri 2 Dobo yang diikuti oleh 160 siswa dan guru. Kegiatan ini mendukung program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) serta mendorong budaya menabung sejak dini. Edukasi disampaikan oleh perwakilan PT BPD Maluku dan Maluku Utara Cabang Dobo yang memperkenalkan produk Simpanan Pelajar (SimPel).
Sebagai penutup rangkaian kegiatan, digelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kepulauan Aru yang dipimpin Wakil Bupati Mohamad Djumpa dan dihadiri Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf selaku pengarah TPAKD.
Dalam rapat tersebut dibahas tantangan geografis Aru yang memiliki 678 pulau dan 11 kecamatan – dengan 8 kecamatan berada di luar Pulau Dobo – yang berdampak pada akses dan infrastruktur keuangan.
Wakil Bupati menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membuka akses keuangan yang merata. “Kami berharap TPAKD menjadi penggerak utama peningkatan literasi, inklusi keuangan, dan pengembangan ekonomi lokal,” ujarnya.
Rapat pleno menghasilkan empat fokus utama program kerja TPAKD:
1. Pengembangan Ekonomi Daerah – termasuk business matching, pembiayaan UMKM, dan penguatan sektor perikanan.
2. Perluasan Akses Keuangan – lewat penyaluran KUR, perluasan Agen Laku Pandai, dan program KEJAR.
3. Peningkatan Digitalisasi UMKM – pengembangan merchant QRIS.
4. Peningkatan Literasi & Inklusi Keuangan – melalui edukasi bersama LJK dan stakeholder.
Kepala OJK Maluku, Andi Muhammad Yusuf menegaskan bahwa TPAKD adalah wadah kolaboratif. “Kami dari OJK hadir bukan hanya sebagai regulator, tapi juga mitra strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan keuangan daerah,” jelasnya. (**)
