MasarikuOnline. Com, Ambon – Pemerintah Kota Ambon terus mendorong percepatan inklusi keuangan di daerah. Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan sangat penting untuk memperkuat UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Ambon yang berlangsung di ruang rapat Vlissingen, Balai Kota Ambon, Kamis (17/7/2025).
Rapat tersebut turut dihadiri oleh ketua DPRD kota Ambon dan jajaran pimpinan OPD, perwakilan OJK Provinsi Maluku, serta stakeholder dari berbagai lembaga keuangan.
Dalam sambutannya, Bodewin mengapresiasi kontribusi aktif lembaga jasa keuangan yang telah mendukung sektor UMKM dan ekonomi kreatif di Ambon.
“Kontribusi dari lembaga jasa keuangan nyata. Kita tadi lihat datanya dari OJK, mulai dari bantuan KUR, santunan hingga stimulus ekonomi lainnya. Semua itu membantu masyarakat kita bangkit, terutama UMKM dan sektor informal,” ujar Bodewin.
Ia menegaskan bahwa keberadaan TPAKD bukan hanya forum koordinasi, melainkan alat strategis dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat.
Tiga Fokus Prioritas Kota Ambon
Wali Kota Ambon juga memaparkan tiga fokus prioritas pembangunan yang sejalan dengan program TPAKD:
1. Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran, melalui pemberdayaan masyarakat lintas sektor termasuk dukungan dari lembaga keuangan.
2. Pengembangan Ekonomi Kreatif, mendukung branding Ambon City of Music lewat pemberian akses permodalan dan pelatihan kewirausahaan.
3. Penguatan Peran Pemuda di Sektor Digital, untuk menjawab tantangan pengangguran dan mendorong anak muda terlibat dalam industri kreatif digital.
“Kita ingin anak-anak muda yang tidak bekerja, bisa diberdayakan lewat pelatihan, akses permodalan, bahkan menjadi pelaku industri kreatif digital. Kita butuh dukungan dari semua pihak,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wali Kota Ambon menekankan pentingnya reformasi sistem transaksi di lingkungan Pemkot. Ia menegaskan bahwa semua pembayaran harus dilakukan secara nontunai.
“Tidak boleh lagi ada pembayaran tunai di lingkup Pemkot. Honor, insentif kader posyandu, perjalanan dinas — semua harus lewat rekening. Ini bagian dari upaya kita menciptakan tata kelola keuangan yang transparan dan menghindari pungli,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mendorong penerapan kebijakan “Satu Pelajar Satu Rekening” untuk menanamkan budaya menabung sejak usia dini.
Menutup sambutannya, Bodewin mengajak semua pihak untuk menjadikan TPAKD sebagai motor penggerak literasi dan inklusi keuangan di Kota Ambon.
“Tidak ada yang sulit jika kita semua berkomitmen dan bekerja kolaboratif. Mari kita jadikan TPAKD ini motor penggerak literasi dan inklusi keuangan di Kota Ambon,” pungkasnya.
(**)
