MasarikuOnline.Com, Ambon, 25 Juni 2025 — Komisi III DPRD Provinsi Lampung melakukan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Maluku dalam rangka menggali informasi dan strategi pengelolaan potensi kelautan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertemuan yang berlangsung di ruang Ketua DPRD Provinsi Maluku ini dihadiri oleh Ketua Komisi III DPRD Lampung, Supriadi Hamzah, dan Wakil Ketua DPRD Maluku, Aziz Sangkala.
Dalam pertemuan tersebut, Supriadi Hamzah menyampaikan bahwa Provinsi Maluku merupakan daerah kepulauan yang telah lama dikenal sebagai wilayah yang indah dan kaya akan sumber daya kelautan. “Kami dari Lampung ingin mendengar langsung bagaimana pemerintah daerah di Maluku memaksimalkan potensi alam dan lautnya yang begitu luas untuk meningkatkan PAD. Ini menjadi pembelajaran penting bagi kami,” ujarnya.
Namun, Supriadi juga menyoroti adanya berbagai kendala dalam pengelolaan potensi kelautan, khususnya terkait regulasi yang membatasi kewenangan daerah. Ia menyebutkan bahwa masalah serupa juga dialami oleh daerah lain seperti Banten dan Lampung. “Ternyata ada persoalan-persoalan nasional terkait undang-undang dan regulasi yang mengatur kewenangan daerah. Ini membuat daerah kesulitan dalam mengelola sumber daya alamnya secara maksimal,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Aziz Sangkala, mengapresiasi motivasi tinggi dari DPRD Lampung dalam menggali potensi daerah sebagai upaya menutup defisit anggaran. Ia juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Maluku dalam mengelola wilayah laut yang mencapai lebih dari 92% dari total wilayah provinsi.
“Fakta yang terjadi saat ini adalah regulasi nasional, termasuk undang-undang pemerintahan pusat dan keputusan menteri kelautan dan perikanan, menyebabkan provinsi dan kabupaten/kota di Maluku tidak berdaya dalam memanfaatkan laut sebagai sumber PAD. Sangat miris, meskipun Maluku adalah daerah penghasil ikan, pendapatannya masih jauh dari kata ideal,” ungkap Aziz.
Aziz menegaskan perlunya perjuangan bersama antar daerah untuk merevisi regulasi yang ada agar lebih adil bagi daerah-daerah penghasil sumber daya alam, khususnya kelautan. “Pintunya adalah melalui gubernur dan pemerintah daerah yang harus terus melakukan komunikasi dan perjuangan ke pemerintah pusat agar regulasi ini dapat diperbaiki,” tambahnya.
Pertemuan ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama antardaerah untuk memperjuangkan kemandirian fiskal melalui pengelolaan potensi lokal yang optimal. Kedua pihak sepakat untuk terus saling berbagi informasi dan mendorong sinergi dalam penyusunan kebijakan strategis yang berpihak pada daerah. (JR)
