MasarikuOnline.Com, Ambon — Ketua DPRD Provinsi Maluku sekaligus Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran nasional yang dinilai tidak menyentuh persoalan riil di wilayah timur Indonesia. Kritik tersebut ia sampaikan saat membuka Dialog Publik bertajuk “Bagaimana Nasib Maluku?” di Hotel Pacific, Ambon, Sabtu, 17 Mei 2025.
Ia menyebut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terlalu sentralistik dan berdampak langsung pada ekonomi lokal. “Efisiensi bukan hanya soal memangkas perjalanan dinas. Ketika hotel tak lagi jadi tempat diskusi, UMKM pun ikut terdampak,” ujarnya.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyinggung tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan infrastruktur di Maluku. Berdasarkan data BPS 2024, Maluku masih termasuk dalam empat provinsi termiskin secara nasional.
Ia turut menyoroti kebijakan lain seperti Inpres 8 tentang Koperasi Merah Putih dan Inpres 9 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang dinilai belum terintegrasi dengan kebutuhan lokal. “Kalau negara mau efisiensi, mulailah dari atas. Kabinet kita masih gemuk,” tegasnya.
Ketua DPRD Maluku juga menyerukan keterlibatan aktif masyarakat dalam menyumbang gagasan kebijakan. “PDI Perjuangan adalah alat perjuangan rakyat. Dari forum ini, kita ingin lahirkan Pattimura-Pattimura baru—dengan gagasan, bukan senjata,” tutupnya.
Dialog ini diharapkan melahirkan rekomendasi kebijakan konkret yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat dan daerah sebagai bentuk advokasi pembangunan yang lebih adil.
(**)
