MasarikuOnline.Com, Ambon – Kepala BPOM RI Taruna Ikrar hadir di Timur Indonesia melalui rangkaian #BPOMMenyapa Maluku. Kehadiran perdana Taruna Ikrar di Maluku ini dalam rangka pelaksanaan kegiatan Indonesia sentris dan peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan serta pengawasan obat dan makanan. Pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia memerlukan sinergi lintas sektor, baik pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat. Ketiganya memiliki peran sentral dalam memastikan obat dan makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Kolaborasi tersebut perlu terus didorong melalui ragam program strategis, salah satunya #BPOMMenyapa Maluku.
Kepulauan Maluku dipilih karena merupakan salah satu wilayah yang memiliki kekayaan alam berlimpah dan berpotensi besar sebagai bahan baku produk obat bahan alam, kosmetik, dan pangan oleh usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) lokal. Produk lokal Maluku yang terkenal di antaranya berbahan dasar kayu putih, kulit manggis, dan sagu.
Di sisi lain, indeks kesadaran masyarakat (IKM) Maluku masih di bawah indeks nasional. Kepala BPOM Taruna Ikrar merinci data-data IKM terhadap obat dan makanan di Maluku yaitu sebesar 71,02 dengan kategori cukup baik. Angka ini masih di bawah indeks nasional (84,67) dan merupakan 3 provinsi dengan IKM terendah. Untuk itu, BPOM hadir guna memberikan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan bagi pelaku UMKM dalam pengembangan produk unggulan daerah seperti yang ada di Maluku.
Kegiatan #BPOMMenyapa Maluku diawali dengan #BPOMMenyapaPelajar. Kepala BPOM berkesempatan mendatangi SMAN 6 Ambon untuk mengedukasi pelajar menjadi generasi sehat yang sadar obat dan makanan aman. Literasi ini penting untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) di berbagai bidang termasuk kesehatan sesuai Asta Cita Presiden Prabowo. Ini juga sejalan dengan Misi BPOM yakni membangun SDM unggul di bidang obat dan makanan bersama seluruh komponen bangsa.
Peran generasi muda sangat krusial sebagai tonggak penentu Indonesia Emas 2045. Diperkirakan pada 2020–2035 merupakan periode puncak bonus demografi dengan komposisi 70% penduduk Indonesia didominasi usia produktif 15–64 tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 mencatat 24% penduduk Indonesia merupakan pemuda, sedangkan di Maluku 28% penduduk merupakan pemuda dan menjadi tenaga yang potensial dalam pembangunan.
Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 dan 2018 menunjukkan prevalensi obesitas di Indonesia meningkat signifikan di sebagian besar kelompok usia yaitu (1) anak-anak usia 5–12 tahun meningkat dari 8,0% menjadi 9,2%; (2) remaja usia 13–15 tahun meningkat dari 2,5% menjadi 4,8%; (3) remaja usia 16–18 tahun meningkat dari 1,6% menjadi 4,0%; dan (4) dewasa di atas 18 tahun meningkat dari 15,4% menjadi 21,8%. Tren peningkatan prevalensi obesitas tersebut mengkhawatirkan masa depan generasi muda.
“Masyarakat khususnya generasi muda harus mengubah gaya hidup dengan menerapkan pola hidup sehat melalui konsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, aktif beraktivitas fisik, serta tidak merokok dan mengonsumsi alkohol,” pesan Kepala BPOM.
Melanjutkan rangkaian kunjungan kerjanya, Kepala BPOM bertemu dengan lintas sektor di Kantor Gubernur Maluku. Kegiatan ini dikemas dalam #BPOMMenyapaStakeholder yang bertema ”Growing Together: Membangun Kolaborasi dalam Pengawasan Obat dan Makanan dengan Pemberdayaan Masyarakat di Maluku. Dalam kesempatan ini, Taruna Ikrar mengajak seluruh stakeholder dari pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat untuk bergandengan tangan meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di daerah.
Pembinaan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di daerah juga menjadi salah satu prioritas utama. BPOM terus mendorong kemandirian industri obat dan makanan dalam negeri serta meningkatkan keberpihakan kepada UMKM. Banyak tantangan yang dihadapi UMKM mulai dari kurangnya pemahaman dan kesadaran mengenai penerapan cara produksi yang baik, konsistensi mutu produk yang masih bervariasi, keterbatasan modal, serta akses pemasaran produk.
“Kami hadir di Maluku untuk memberikan pendampingan karena Maluku memiliki potensi kearifan lokal yang mendunia seperti cengkeh, pala, tuna, dan sebagainya sehingga perlu dieksplor lebih banyak untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku obat, OBA, kosmetika, dan pangan,” terang Taruna Ikrar.
BPOM melalui Balai POM di Ambon telah menginisiasi beberapa inovasi untuk meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan di Maluku. Kedelapan inovasi tersebut yaitu: (1) Pesta Kenari Pro UMKM: Pendampingan percepatan sertifikasi dan registrasi produk UMKM; (2) Gebrak Stunting: Gerakan bersama kurangi angka stunting; (3) Paman Baronda: Program desa pangan aman berlanjut dan replikasi oleh pemerintah daerah/desa; (4) Panorama 24: Papan informasi obat dan makanan online 24 jam; (5) Sapa Repost: Sadar PJAS (Pangan Jajanan Anak Sekolah) aman dengan replikasi dan keberlanjutan program sekolah/madrasah sehat; (6) Mobil Terosa: Mobil keliling untuk pelayanan terpadu obat dan makanan bersama kader; (7). KBOS: Kata BPOM on the spot; serta (8) Mag Manise: Buletin Balai POM di Ambon.
Sebagai hasil implementasi dari inovasi Pesta Kenari Pro UMKM, hari ini Kepala BPOM turut menyerahkan sertifikat cara produksi yang baik atau good manufacturing practices (GMP) dan nomor izin edar (NIE) kepada 7 pelaku usaha obat, obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan.
Menutup agendanya, Kepala BPOM berkunjung ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai POM di Ambon. Kegiatan bertajuk #BPOMMenyapaUPT ini bertujuan mendekatkan diri dengan ujung tombak pengawasan obat dan makanan di daerah. Taruna Ikrar berdialog menyerap asipirasi dan memberikan solusi untuk para personil Balai POM di Ambon terkait tantangan pengawasan obat dan makanan. Dalam kunjungan ini, Kepala BPOM juga berkesempatan menanam pohon di Kantor Balai POM di Ambon sebagai bentuk komitmen kepedulian terhadap pembangunan hijau berkelanjutan.
“Provinsi Maluku dengan luas wilayah sekitar 92,4% berupa lautan dengan 1.412 pulau memiliki permasalahan yang cukup besar dalam pengawasan obat dan makanan. Akses transportasi dan informasi yang terbatas menyebabkan pengawasan obat dan makanan sampai ke penjuru negeri masih terbatas,” jelas Taruna Ikrar.
Berdasarkan hasil pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan di Maluku baru sekitar 50% dari sekitar 3.000 sarana yang dilakukan pengawasan dengan hasil sekitar 20–30% masih belum memenuhi ketentuan. Kasus kejahatan juga kian marak terutama penjualan kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya, obat bahan alam ilegal atau mengandung BKO, serta pangan kedaluwarsa dan rusak. Selain itu masih banyak ditemukan obat keras dijual di toko/kios/pasar, dan mulai muncul beberapa kasus peredaran obat-obat tertentu (OOT) yang disalahgunakan serta masih maraknya penjualan obat antibiotik secara bebas tanpa resep dokter.
Hadirnya #BPOMMenyapa Maluku diharapkan bisa mengakselerasi peningkatan literasi masyarakat menjadi konsumen cerdas. Selain itu dapat meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha untuk terus maju menghasilkan produk unggulan berbahan lokal yang aman dan bermutu. Sampai jumpa #BPOMMenyapa di kota lainnya. (**)
