MasarikuOnline.Com, Ambon – BPOM berperan dalam memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat, yang terkait dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun dalam program MBG, BPOM berada di bawah kendali BGN, namun kedua lembaga ini telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani pada 23 Januari 2025 dalam rangka merealisasikan program unggulan dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan ini disampaikan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Ambon, Tamran Ismail, S.Si., MP, kepada media ini, pada Selasa (18/02/2025).
Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan, BPOM dan BGN menyepakati tujuh poin utama dalam MoU yang telah ditandatangani, yaitu ;
1. Penyusunan Pedoman Mitigasi dan Komunikasi Risiko Keamanan Pangan Olahan.
2. Pendampingan dan pembinaan SPPG, termasuk koperasi, BUMDes, dan usaha pangan kecil agar memenuhi standar produksi pangan yang baik.
3. Pengawasan keamanan pangan di fasilitas produksi MBG.
4. Sampling dan pengujian produk pangan MBG secara berkala.
5. Pengawasan rantai pasok MBG, terutama saat terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan.
6. Peningkatan kompetensi tenaga penjamah pangan yang bekerja di SPPG.
7. Penguatan kapasitas laboratorium pangan untuk mendukung pengujian dan pengawasan lebih lanjut.
Tamran Ismail menegaskan, BPOM berkomitmen dalam mengawasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Tamran Ismail menegaskan, meskipun program MBG berada di bawah kendali BGN, BPOM berkomitmen dalam mengawasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN). BPOM akan memastikan keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.
Untuk Provinsi Maluku dan kota Ambon, tahap awal program MBG dijalankan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bekerja sama dengan Satuan Pelayanan Boga Gizi (SPBG) sebagai unit produksi makanan. SPBG bertanggung jawab terhadap produksi makanan yang kemudian diawasi oleh BPOM untuk memastikan kelayakan konsumsi.
“Saat ini, BPOM di Ambon telah melakukan koordinasi dengan SPPG terkait pengawasan di berbagai lokasi di kota Ambon, seperti Hative Besar, Waiheru, Leihitu, Hitu Mesing, serta satu lokasi baru di Moa, Maluku Barat Daya, yang masih dalam tahap persiapan infrastruktur dan peralatan,” jelas Tamran Ismail.
Pengawasan Ketat untuk Mencegah Risiko Pangan
BPOM akan menerapkan pengawasan yang ketat terhadap kualitas pangan dalam program MBG. Pengambilan sampel dilakukan secara acak di berbagai lokasi konsumsi. Jika ditemukan masalah, BPOM akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada penyelenggara MBG. Selain itu, BPOM juga memantau penyimpanan pangan guna mencegah kontaminasi yang bisa berdampak pada kesehatan penerima manfaat.
“BPOM juga memastikan bahwa pengawasan dilakukan di tempat konsumsi, seperti sekolah (PAUD hingga SMA), pondok pesantren, posyandu, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita penerima manfaat MBG,” Tuturnya.
Dalam situasi darurat, seperti kasus keracunan makanan, BPOM akan segera mengidentifikasi sumber bahan makanan, melakukan investigasi, serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui bimbingan teknis (bimtek).
Selain itu, BPOM akan terus meningkatkan kapasitas laboratorium guna mengakomodasi pengujian sampel pangan MBG yang semakin banyak.
Saat ini kata Tamran Ismail, BPOM telah melakukan pengambilan sampel di enam sekolah. Namun, pengawasan lanjutan masih terkendala karena anggaran belum turun. Meski demikian, BPOM tetap berkomitmen mengawal program ini dengan optimal sesuai kapasitas yang ada.
Tamran Ismail kembali menegaskan bahwa publikasi hasil pengawasan BPOM berada di bawah kewenangan BGN, sehingga tidak dapat diumumkan langsung ke publik. Oleh karena itu, ia meminta wartawan berkoordinasi terlebih dahulu sebelum memberitakan temuan terkait MBG, untuk menghindari kesalahpahaman yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat.
Dukungan Presiden untuk Kesuksesan MBG
Pemerintah, khususnya Presiden, menunjukkan komitmen tinggi terhadap keberhasilan program MBG, karena manfaatnya tidak hanya bagi kesehatan masyarakat tetapi juga bagi perekonomian lokal. Program ini mendorong peningkatan permintaan produk pertanian lokal, yang pada akhirnya menggerakkan roda ekonomi masyarakat.
Dengan pengawasan ketat dari BPOM, diharapkan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan sesuai harapan, memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat, serta tetap memenuhi standar keamanan pangan yang baik. (JR)
