MasarikuOnline.Com, Ambon — Pemerintah Provinsi Maluku bersama Bulog Divisi Regional Maluku dan Maluku Utara resmi melepas bantuan pangan berupa beras untuk 119.990 keluarga penerima manfaat (KPM), Jumat, 18 Juli 2025. Bantuan tersebut merupakan bagian dari alokasi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk bulan Juni dan Juli 2025.
Seremoni pelepasan bantuan digelar di halaman Kantor Gubernur Maluku dan dipimpin langsung oleh Gubernur Hendrik Lewerissa. Turut hadir para pejabat daerah, pimpinan OPD, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku, Kepala Badan Pusat Statistik Maluku, Kepala Bulog Divre Maluku–Maluku Utara, serta para undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Lewerissa menegaskan bahwa penyaluran beras ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam menjamin ketersediaan pangan serta merespons hasil rapat terbatas Presiden dengan Badan Pangan Nasional mengenai penguatan bantuan sosial.
“Penyaluran ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah,” kata Gubernur.
Ia menjelaskan, bantuan pangan dapat digunakan untuk menanggulangi kemiskinan, mengatasi kerawanan dan kekurangan pangan, mengendalikan gejolak harga dan inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen.
Secara rinci, bantuan menyasar 11 kabupaten/kota di Maluku, di antaranya:
Kabupaten Maluku Tengah: 29.826 KPM
Kabupaten Seram Bagian Barat: 15.801 KPM
Kabupaten Buru: 10.993 KPM
Kabupaten Kepulauan Tanimbar: 10.076 KPM
Kota Ambon: 10.452 KPM
Kabupaten Maluku Tenggara: 9.922 KPM
Kabupaten Seram Bagian Timur: 8.604 KPM
Kabupaten Kepulauan Aru: 7.360 KPM
Kabupaten Maluku Barat Daya: 6.925 KPM
Kabupaten Buru Selatan: 5.188 KPM
Kota Tual: 4.843 KPM
Total bantuan beras yang disalurkan mencapai 2.399,8 ton, masing-masing 1.199,9 ton untuk Juni dan Juli.
Lewerissa berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga pangan di tengah ketidakpastian ekonomi. Ia juga meminta seluruh pemangku kepentingan, termasuk Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog, agar memastikan data penerima akurat sehingga distribusi berjalan tepat sasaran dan efisien.
“Saya berharap bantuan ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kebutuhan pokok keluarga. Data harus solid, distribusi harus cepat, agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” tegasnya.
Penyaluran ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam menekan angka kemiskinan ekstrem, yang masih menjadi tantangan besar di kawasan timur Indonesia.
(**)
