MasarikuOnline.Com, Namlea — Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengapresiasi perhatian serius pemerintah pusat terhadap peningkatan layanan kesehatan di wilayah kepulauan, menyusul kunjungan Menteri Kesehatan dalam acara peletakan batu pertama (groundbreaking) peningkatan kelas RSUD Namlea, Kamis, 17 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Lewerissa menyebut kehadiran Menteri Kesehatan merupakan bukti konkret komitmen pemerintah pusat untuk mewujudkan pemerataan akses layanan kesehatan yang berkualitas hingga ke pelosok negeri, khususnya di daerah kepulauan seperti Maluku.
“Perlu diketahui, Maluku merupakan provinsi kepulauan dengan 1.340 pulau, 92,4 persen wilayahnya berupa lautan dan hanya 7,6 persen daratan. Jumlah penduduk mencapai 1,9 juta jiwa yang tersebar di 11 kabupaten dan kota,” ujar Lewerissa.
Dengan kondisi geografis tersebut, kata dia, akses dan konektivitas pelayanan kesehatan masih menjadi tantangan klasik yang menghambat kualitas layanan kesehatan di Maluku.
Lewerissa memaparkan, saat ini terdapat 240 puskesmas dan 29 rumah sakit di Maluku. Namun, 10 rumah sakit berada di Pulau Ambon—dua di antaranya berstatus kelas B, sisanya kelas C dan D. Kesenjangan juga terlihat dalam distribusi tenaga medis. Dari total 206 dokter spesialis di Maluku, lebih dari separuh atau 109 orang berada di Kota Ambon.
“Kami sangat membutuhkan pemerataan distribusi dokter spesialis di 10 kabupaten dan kota lainnya. Selain itu, peningkatan kesejahteraan dan insentif juga penting agar tenaga medis bersedia bertugas di daerah-daerah tersebut,” kata Gubernur.
Lebih jauh, Lewerissa menjelaskan bahwa RSUD Namlea menjadi bagian dari program Quick Win peningkatan kelas rumah sakit daerah pada 2025. Lima rumah sakit lain di Maluku dijadwalkan mendapat alokasi serupa pada 2026.
Program peningkatan kualitas rumah sakit ini akan disertai pengadaan alat kesehatan melalui sistem informasi rencana kebutuhan (SIREN), agar layanan BPJS sesuai dengan kelas standar rumah sakit. Digitalisasi layanan juga menjadi prioritas. Tahun lalu, cakupan rekam medis elektronik di Maluku telah mencapai 78 persen, dan ditargetkan meningkat menjadi 90 persen melalui integrasi ke dalam platform Satu Sehat.
Tak hanya itu, pada 2026 pemerintah daerah juga akan mengembangkan layanan telemedis dan rumah sakit bergerak guna menjangkau daerah-daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan.
“Kami bersyukur Pak Menteri bisa melihat langsung kondisi layanan kesehatan di Maluku. Tidak mudah menyelenggarakan layanan kesehatan di daerah kepulauan. Kami juga bangga melalui program Quick Win ini, Maluku bisa memiliki rumah sakit yang representatif,” ucap Lewerissa.
Ia menutup sambutan dengan menyinggung peran sejarah Maluku sebagai salah satu dari delapan provinsi pertama dalam pembentukan Republik Indonesia. “Karena itu, sudah seharusnya perhatian pembangunan juga menyentuh daerah ini secara adil dan merata,” tuturnya. (**)
