MasarikuOnline.Com, Ambon – DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat dengar pendapat bersama anggota DPD RI dan DPR RI asal Maluku di ruang sidang paripurna, Karang Panjang, Ambon, Senin, 14 April 2025. Dalam pertemuan yang dipimpin Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun ini, berbagai isu krusial diangkat, mulai dari kemiskinan ekstrem, infrastruktur, layanan dasar, hingga proyek strategis nasional yang belum terealisasi di wilayah kepulauan tersebut.
“Ini bukan seremoni, ini momentum strategis. Kita bicara hidup dan mati rakyat Maluku. Provinsi ini kini berada di posisi keempat termiskin secara nasional. Kita harus duduk bersama dan bertindak,” kata Benhur dalam pernyataan tegasnya.
Isu lainnya yang mengemuka dalam rapat ini mencakup akses air bersih, listrik, internet di daerah tertinggal, serta nasib tenaga honorer yang belum memperoleh kepastian status. Selain itu, DPRD juga menyoroti beban utang daerah kepada PT SMI dan lambannya tindak lanjut terhadap Rancangan Undang-Undang Kepulauan.
Anggota DPD RI Novita Anakotta menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran serta keberlanjutan program Koperasi Merah Putih. Ia menyebutkan bahwa program pembentukan koperasi tidak boleh membebani APBD yang sudah terbatas.
“Legalitas dan pembiayaan koperasi harus didukung oleh pemerintah pusat, bukan dibebankan ke daerah,” ujarnya.
Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Saadiah Uluputty, mengangkat isu pembagian hasil sektor perikanan yang dinilai belum berpihak kepada daerah. Ia juga mendesak percepatan pembahasan RUU Kepulauan yang dinilai vital bagi pembangunan daerah kepulauan seperti Maluku.
Legislator Gerindra, Alimudin Kolatlena, turut menyoroti isu keamanan sebagai kunci utama investasi. “Tanpa rasa aman, tidak ada yang mau berinvestasi. Perdamaian adalah fondasi pembangunan,” kata Alimudin, yang juga berkomitmen memperjuangkan tambahan kuota haji bagi Maluku.
Rapat lintas lembaga ini menghasilkan komitmen bersama untuk menyatukan persepsi dan langkah strategis demi mempercepat pembangunan di Maluku serta mengentaskan kemiskinan.
“Kita berharap keharmonisan antara DPRD dan para wakil di Senayan ini menjadi energi kolektif untuk membangun Maluku yang lebih maju dan berdaya saing,” ujar Benhur mengakhiri. (**)
