MASARIKUONLINE.COM, DPRD Provinsi Maluku menggelar rapat gabungan Komisi III dan Komisi IV bersama Pemerintah Provinsi Maluku dan BPJS Kesehatan untuk membahas sejumlah permasalahan strategis di daerah.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Johan Lewerissa, dan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Lantai II Gedung DPRD Maluku, Rabu (30/9/2026).
Dalam foto dokumentasi, terlihat suasana rapat yang dihadiri pimpinan dan anggota Komisi III dan IV DPRD Maluku duduk di meja melingkar. Sejumlah perwakilan OPD Pemprov Maluku dan BPJS Kesehatan tampak hadir memberikan penjelasan. Suasana rapat berlangsung serius dan fokus membahas isu lintas komisi.
Rapat gabungan ini digelar sebagai langkah koordinasi lintas alat kelengkapan dewan, mengingat permasalahan yang dibahas menyangkut aspek infrastruktur, pembangunan, keuangan daerah (Komisi III) sekaligus aspek kesehatan, kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik (Komisi IV).
Adapun agenda yang dibahas meliputi evaluasi pelayanan jaminan kesehatan, persoalan kepesertaan BPJS, tunggakan iuran, serta sinkronisasi program kesehatan daerah dengan program JKN-KIS.
Wakil Ketua DPRD Maluku Johan Lewerissa dalam pimpinan rapat menegaskan bahwa rapat gabungan ini penting untuk memastikan kehadiran negara dalam memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat Maluku.
“Permasalahan kesehatan tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Ada aspek anggaran, infrastruktur rumah sakit, dan pelayanan BPJS yang harus disinergikan. Melalui rapat gabungan ini kita ingin mencari solusi komprehensif,” ujar Johan Lewerissa.
Perwakilan BPJS Kesehatan dalam rapat tersebut memaparkan data kepesertaan dan kendala di lapangan, sementara Pemerintah Provinsi Maluku menyampaikan komitmen untuk memperkuat dukungan anggaran dan regulasi.
Rapat gabungan menyepakati untuk terus melakukan koordinasi intensif dan menindaklanjuti hasil pembahasan dengan langkah-langkah konkret agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat Maluku semakin baik dan merata hingga ke wilayah kepulauan. (*
