Masarikuonline.com, Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama 5 mitra kerja terkait dalam rangka pembahasan tuntutan dari pengemudi dan pengelola Aplikasi Transportasi Online Maxim di Maluku.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Ambon.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Provinsi Maluku, sekaligus Koordinator Komisi III, Bapak Johan Johanis Lewerissa, S.H., M.H., bersama Pimpinan dan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Maluku.
Dalam foto yang diabadikan, Johan Lewerissa tampak serius mendengarkan paparan, didampingi Anggota Komisi III dari Fraksi PKB, Refra, S.H., yang terlihat fokus mengikuti jalannya rapat.
Rapat kerja ini digelar sebagai respon atas aspirasi para driver Maxim yang mengeluhkan sejumlah regulasi, sistem potongan aplikasi, persaingan tarif, serta perlindungan hukum dan keselamatan kerja bagi pengemudi transportasi online di Kota Ambon dan sekitarnya.
Komisi III yang membidangi perhubungan dan infrastruktur memanggil 5 mitra terkait, yang terdiri dari Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Dinas Kominfo, Dinas Ketenagakerjaan, Satpol PP, dan pihak manajemen Maxim.
Wakil Ketua II DPRD Maluku Johan Lewerissa menegaskan bahwa DPRD hadir sebagai jembatan untuk mencari win-win solution antara kepentingan pengemudi, perusahaan aplikator, dan pemerintah daerah.
“Kami di DPRD menerima semua aspirasi. Transportasi online ini membantu masyarakat, tapi hak-hak driver juga harus dilindungi. Kita cari solusi terbaik agar semua berjalan tertib, aman, dan adil,” tegas Johan Lewerissa.
DPRD Maluku mendorong agar ada regulasi yang jelas terkait transportasi online di Maluku, termasuk penetapan tarif batas bawah dan atas yang tidak merugikan driver maupun konsumen, serta jaminan keselamatan kerja.
Hasil rapat kerja ini akan ditindaklanjuti dengan rekomendasi resmi kepada Pemerintah Provinsi Maluku untuk dibahas bersama pihak aplikator Maxim demi menciptakan ekosistem transportasi online yang sehat di Maluku. (*
