MasarikuOnline.Com, Ambon – Setelah masa jabatannya berakhir, seorang penjabat (Pj) gubernur akan kembali ke posisi semula sebagai Sekretaris Daerah (Sekda). Hal ini merupakan ketentuan normatif dalam sistem pemerintahan yang bertujuan menjaga stabilitas administrasi daerah.
Anggota DPRD Provinsi Maluku, Rofik Affifudin, mengungkapkan bahwa mekanisme ini telah diatur dalam sistem pemerintahan dan diterapkan di berbagai daerah.
“Setelah masa jabatannya selesai, pejabat gubernur yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) akan kembali ke posisi semula. Hal ini merupakan ketentuan normatif yang berlaku, sebagaimana yang telah diterapkan dalam berbagai pemerintahan daerah,” ujarnya kepada media di Bali Karang Panjang, Senin (10/2).
Sebagai pemimpin sementara dalam pemerintahan daerah sebelum gubernur definitif dilantik, seorang penjabat gubernur memiliki tugas penting untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap stabil. Setelah masa tugasnya berakhir, ia akan kembali ke jabatan sebelumnya tanpa ada perubahan struktural yang signifikan.
Langkah ini bukanlah sesuatu yang luar biasa, melainkan bagian dari sistem pemerintahan yang memastikan kesinambungan dan efektivitas administrasi daerah.
Tidak hanya pada posisi gubernur, mekanisme ini juga berlaku bagi penjabat bupati dan wali kota. Pejabat yang diangkat sementara untuk mengisi posisi kepala daerah akan kembali ke jabatan masing-masing setelah masa tugasnya berakhir.
Dengan pengalaman yang diperoleh selama menjabat sebagai penjabat kepala daerah, seorang Sekda tetap memiliki peran strategis dalam mendukung gubernur dan wakil gubernur terpilih dalam menjalankan roda pemerintahan.
Proses ini memastikan bahwa pemerintahan daerah berjalan sesuai aturan yang berlaku dan tetap berorientasi pada pelayanan publik serta pembangunan yang berkelanjutan
Menurut Rofik Affifudin, keberlanjutan kepemimpinan daerah menjadi faktor utama dalam menjamin pembangunan yang efektif dan pelayanan publik yang optimal.
“Kembalinya pejabat gubernur ke posisi semula sebagai Sekda adalah bagian dari proses normatif yang harus terjadi dalam pemerintahan daerah,” tandasnya.
Dengan adanya mekanisme ini, kesinambungan administrasi tetap terjaga, sehingga pelayanan terhadap masyarakat tidak terganggu meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di tingkat daerah. (**)
