MASARIKUONLINE.COM, Komisi III DPRD Provinsi Maluku menggelar Rapat Kerja bersama 3 mitra kerja dalam rangka membahas persoalan rute pelayaran di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi III DPRD Provinsi Maluku, Selasa (28/10/2026).
Rapat ini digelar untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat MBD yang selama ini kesulitan akses transportasi laut antar pulau, akibat terbatasnya rute dan jadwal kapal yang tidak teratur.
Dalam foto yang diabadikan, tampak suasana rapat berlangsung serius dan partisipatif. Jajaran Pimpinan dan Anggota Komisi III duduk berhadapan langsung dengan para mitra dari unsur perhubungan dan operator pelayaran, membahas secara detail peta rute dan kebutuhan armada di wilayah MBD.
Adapun 3 mitra yang hadir yakni Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, KSOP Kelas I Ambon, dan PT. Pelni Cabang Ambon.
Komisi III DPRD Maluku menegaskan bahwa konektivitas laut di MBD adalah urat nadi kehidupan masyarakat, mengingat MBD merupakan kabupaten kepulauan terluar yang berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia.
“MBD adalah beranda terdepan NKRI. Tidak boleh ada masyarakat yang terisolir hanya karena tidak ada kapal. Rute pelayaran harus dibuka, jadwal harus jelas, dan subsidi harus tepat sasaran,” tegas Pimpinan Komisi III DPRD Maluku.
Melalui rapat kerja ini, Komisi III mendorong agar Pemerintah Provinsi Maluku bersama Kementerian Perhubungan dapat menambah rute pelayaran perintis dan tol laut ke pulau-pulau terluar di MBD seperti Pulau Wetar, Lirang, Kisar, Moa, dan Leti, serta memastikan kepastian jadwal sandar kapal.
DPRD Maluku berkomitmen akan terus mengawal hasil rapat ini hingga terealisasi, demi menjamin keadilan akses transportasi bagi seluruh masyarakat Maluku Barat Daya. (*
