MasarikuOnline, Ambon – Masyarakat asal Kabupaten Buru Selatan (Bursel) menggelar aksi demontrasi di depan kantor DPRD Provinsi Maluku, pada senin (09/07/2024)
Maksud menggelar aksi demontrasi terkait aliran listrik dari beberapa Kecamatan dan Desa di Bursel yang tidak ada aliran listriknya sehingga berdampak pada kehidupan Masyarakat dan kesehatan pasien yang sedang menjalani rawat inap di RSUD Bursel tidak tertangani dengan baik akibat aliran listrik tersebut.
Saat aksi demontrasi digelar, mereka langsung di terima oleh Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw didampingi oleh Wakil Ketua Komisi III, Santi Tethool masuk ke ruangan.
” Kita selalu siap menerima dan memberikan kesempatan kepada masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi entah secara lisan maupun tulisan” Kata Rahakbauw.
Salah satu koordinator aksi Demontrasi Vandy, menyampaikan, merujuk pada UU nomor 30 point ke – 29 soal pembangunan nasional baik listrik maupun sarana prasarana lainnya, “Maka kami masyarakat Bursel juga ingin mendapatkan sentuhan pembangunan nasional terkait dengan listrik yang belum teraliri dengan baik di beberapa Desa dan kecamatan pada Kabupaten Bursel.
Dapat dijelaskan,Kecamatan dan Desa yang menjadi kendala penting terkait aliran listrik diantaranya,Kecamatan Leksula, dan Kecamatan Kepala Madan serta Desa Mowali, Desa Wamkana, Batu Tulis, Wafat, dan satu dusun yaitu Dusun Walafau.” katanya
“‘Tentu kita semua ketahui bahwa listrik merupakan kebutuhan prima dalam melakukan kebutuhan pokok sehari-hari, namun sangat disayangkan karena tidak ada penanganan listrik dengan baik di Bursel sehingga berdampak pada proses pembelajaran anak sekolah yang menjadi terganggu akibat hidup dalam kegelapan
Dan lebih tragis lagi bagi pasien penderita serangan jantung yang di rujuk dari Leksula ke Namrole dan dari Namrole harus dirujuk lagi ke Kota Ambon” akibat dari gangguan aliran listrik yang terjadi ,” ungkapnya.
Maka kami menuntut keadilan dalam hal Ini sebagai substansi yang membidangi agar kami juga dapat sejahtera secara nyata dalam menikmati fasilitas penerangan PLN”
Pasalnya ada sarana prasarana listrik namun gangguan jaringan dan instalasi yang mengalami kerusakan diharapkan ada perbaikan atau normalisasi instalasi karena sudah 4 tahun sejak tahun 2021 mangkrak.
“Kami mohon kebijakan dari DPRD Provinsi Maluku yang mempunyai kewenangan penuh untuk proses aliran listrik dapat terealisasi dengan baik” Pintanya.
Harapannya DPRD Provinsi Maluku melihat persoalan yang kami alami agar dapat memberikan sentuhan karena Bursel merupakan bagian dari Provinsi Maluku dari NKRI sewajarnya untuk mendapatkan fasilitas yang layak,” Harapnya.
Demikian Rahakbauw meresponi aksi demontrasi dengan persoalan-persoalan yang mereka alami , pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Ketua komisi III,Jhon Lewerissa dan akan ditindak lanjuti dengan melakukan on the spot.” Tanggap Rahakbauw. (**)
