Ketua DPRD Provinsi Maluku : Perlu Ada Kajian Untuk Seleksi Paskibraka Tahun Berikutnya 

oleh -507 Dilihat

MasarikuOnline.Com, Ambon – Pemerintah Provinsi Maluku lewat Kesbangpol diduga bermasalah dalam melakukan proses seleksi Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibra)  tingkat Nasional.

Pasalnya dari seleksi nama yang ada, ada beberapa nama yang tidak ikut dalam tes kesehatan namun merek di berangkatkan untuk ikut serta dalam Pengibaran Bendera Pusaka di Jakarta, seperti Michelle Dewi Salamoni, Riska D F Latuconsina, Muhammad Fahry Lestaluhu, Arum Asih Lestari dan Ali Madzwal Tawainela, dari beberapa nama yang ada satu (1) nama yang memiliki nilai rata – rata lebih tinggi namun ia tidak dibrangkatkan beralasan kesehatannya terganggu di karenakan jantung bengkak hingga gigi bermasalah sampai cacat mata minimun 3,5 ia adalah Kristianie Lumatalela alias Kristin, wanita remaja asal Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) merasa dirinya di buat tak adil dalam proses seleksi Pasukan Paskibra.

Menanggapi hal demikian Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur G Watubun kepada wartawan, pada Rabu (12/06/2024) di kantor DPRD Maluku usai memipin rapat paripurna Laporan PertanggungJawaban (LPJ) Gubernur Maluku Tahun 2023.

Pihaknya menyatakan, DPRD sebagai wakil rakyat mendesak kepada pemerintah daerah Maluku agar koperatif dalam melakukan tugas dengan baik tanpa melakukan kecurangan.

Ia menyoroti agar segera mengevaluasi hasil calon Paskibraka 2024. Dari legitmasi lima (5) nama yang ada Kristianie Lumatalela alias Kristin, namanya tidak di cantumkan pada tim Padahal, dari nilai seleksi yang ada ia mendapatakan nilai tertinggi di antara semua calon Paskibraka siswa SMA asal kabupaten (SBB) tersebut merasa di buat tak adil.

Watubun berjanji akan berkordinasi dengan Pj Gubernur Maluku Sadali le guna melakukan kajian – kajian terkait dengan seleksi Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka (Paskibraka) berikutnya.

Dikatakannya Pj Gubernur Maluku seharusnya mengambil tindakan positif dalam merespon masalah ini sebab tidak etis jika kemudian menguntungkan pihak tertentu saja, namun demikian tidak boleh hal demikian terjadi harus dibuat adil sesuai dengan mekanisme tata aturan yang ada, ujar Watubun.

Sejalan dengan itu Pj Gubernur Maluku Sadali le mengungkapkan akan mengevaluasi kinerja yang ada dengan mengkroscek apa yang menjadi tanggung jawabnya untuk masalah tersebut, ujarnya. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.