Masarikuonline.com, Ketua DPRD Provinsi Maluku Benhur George Watubun menyoroti masih tingginya ketimpangan pembangunan dan mahalnya biaya pelayanan publik di wilayah kepulauan. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Paripurna HUT ke-81 Provinsi Maluku di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku, Rabu 19 Agustus 2026.
Rapat paripurna dengan tema “Maluku Bersatu, Maju Membangun Negeri” itu menjadi momentum Benhur mengapresiasi berbagai capaian pembangunan di Maluku.
Namun ia menegaskan masih ada persoalan mendasar yang butuh intervensi serius dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. “Kemajuan di bidang masing-masing patut kita syukuri. Tapi kenyataannya Maluku masih menghadapi persoalan struktural yang belum tuntas,” ujar Benhur.
Benhur menjelaskan karakter geografis Maluku sebagai daerah kepulauan membuat biaya pembangunan dan pelayanan publik jauh lebih mahal. Masyarakat yang tersebar di ratusan pulau kecil membutuhkan dukungan anggaran yang berbeda.
“Kebutuhan pelayanan publik sangat mahal karena masyarakat tersebar di banyak pulau. Sayangnya, karakter biaya kepulauan belum sepenuhnya diakomodasi dalam formula DAU,” katanya.
Karena itu, Benhur menilai persoalan transfer keuangan daerah harus terus diperjuangkan. Ia juga berharap Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan segera disahkan. Menurutnya, regulasi khusus itu penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan memperkuat konektivitas antarpulau di Maluku.
Selain persoalan kepulauan, DPRD Maluku juga menyoroti pengelolaan sumber daya alam dan proyek-proyek strategis. Benhur menegaskan pembangunan harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak Maluku.
Ia juga meminta hak masyarakat hukum adat mendapat perlindungan. “Pembangunan tidak boleh mengorbankan masyarakat adat yang secara turun-temurun menjaga dan mengelola wilayahnya,” tegasnya mengacu pada Pasal 18 ayat (2) UUD 1945.
Di akhir pidato, Benhur mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat persatuan dan nilai _pela gandong_. “Marilah kita bersatu, terus berbuat baik, saling mendukung dan bersama-sama bekerja untuk kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakat Maluku,” pungkasnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah, dunia usaha, BUMN, BUMD, dan seluruh masyarakat yang telah berkontribusi bagi pembangunan Maluku. (*)
