MasarikuOnline.Com, Ambon – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, dan Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara virtual dari Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Gubernur Maluku, Senin (17/3/2025). Rakor ini dirangkaikan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Pemerintahan Dalam Negeri, Kehutanan, Transmigrasi, dan Informasi Geospasial. Selain itu, acara ini juga mencakup program pemeriksaan kesehatan gratis serta implementasi Program Tiga Juta Rumah.
Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan dihadiri oleh Menteri Transmigrasi, Kepala Badan Informasi Geospasial, Plt Sekjen Kementerian Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Kesehatan, para Wakil Menteri beserta jajaran, serta seluruh Gubernur, Bupati, dan Walikota se-Indonesia secara virtual.
Acara diawali dengan pembacaan Nota Kesepahaman yang menjadi dasar kerja sama antar lembaga untuk mengoptimalkan sinergi di berbagai sektor, termasuk Agraria/Pertanahan, Tata Ruang, Kehutanan, Transmigrasi, dan Informasi Geospasial. Menteri Dalam Negeri kemudian menyampaikan pemaparan mengenai kebijakan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Setelah pemaparan tersebut, setiap Gubernur, Bupati, dan Walikota diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan serta pertanyaan terkait kebijakan yang dibahas.
Pada kesempatan ini, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan bahwa dirinya telah bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk membahas isu perumahan rakyat di Maluku. Salah satu gagasan yang menarik adalah konsep “Tanah Negara, Rumah Rakyat.” Namun, ia juga menyoroti kondisi perumahan di Maluku yang membutuhkan perhatian lebih dari Kementerian PKP. Lewerissa menegaskan bahwa data terkait kondisi perumahan di Maluku sudah tersedia, dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku akan segera berkoordinasi lebih lanjut dengan kementerian terkait.
Selain membahas perumahan, Gubernur Lewerissa juga menyoroti kebijakan transmigrasi di Maluku. Ia menjelaskan bahwa Maluku telah menjadi tuan rumah program transmigrasi nasional selama 60 tahun, dengan puluhan ribu kepala keluarga transmigran yang telah masuk dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah.
“Tetapi karena kami pulau kecil dan kami punya kepadatan penduduk asli di kampung-kampung maupun negeri juga padat, maka dari itu kami lebih cenderung agar program transmigrasi lokal itu digalakkan di Provinsi Maluku,” ujar Lewerissa.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Provinsi Maluku berharap adanya dukungan lebih besar dari pemerintah pusat dalam berbagai sektor, terutama terkait perumahan dan transmigrasi. Dengan sinergi yang lebih kuat antar lembaga, diharapkan pembangunan di Maluku semakin maju dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. (**)
