MasarikuOnline.Com, Ambon – DPRD Provinsi Maluku menyerahkan sembilan butir rekomendasi strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Maluku Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang utama DPRD Maluku, Senin, 28 April 2025. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Benhur George Watubun, serta dihadiri Sekretaris Daerah Maluku, jajaran OPD, dan anggota dewan lainnya. Gubernur Hendrik Lewerissa mengikuti jalannya sidang secara daring.
Ketua Panitia Khusus LKPJ, Suleman Letsoin, mengatakan bahwa sembilan rekomendasi ini dirancang sebagai masukan konstruktif untuk mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, percepatan pembangunan daerah, serta penguatan layanan publik. “Ini bukan semata kritik, tapi pijakan untuk membangun pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel,” kata Suleman.
Isi rekomendasi tersebut meliputi penguatan koordinasi sektor pendapatan daerah, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja pemerintah, serta percepatan penyelesaian utang daerah. DPRD juga mendorong perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penyerahan pengelolaan Pasar Mardika kepada Pemerintah Kota Ambon, peningkatan pengawasan sektor perikanan, sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektor, serta penguatan stabilitas keamanan daerah.
Menanggapi hal itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan. “Rekomendasi DPRD ini menjadi catatan kritis yang sangat penting dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan. Kami berkomitmen mewujudkan visi Maluku yang Transformatif, Maju, dan Sejahtera menuju Generasi Emas 2045,” ujarnya dalam sambungan daring.
Dalam penutupan sidang, Ketua DPRD Benhur George Watubun menggarisbawahi pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyukseskan agenda pembangunan daerah. “Kami berharap rekomendasi ini mampu menjadi pemantik perubahan sistemik dalam tata kelola pemerintahan di Maluku,” kata Benhur.
Penyerahan rekomendasi ini menjadi langkah awal proses evaluasi berkelanjutan terhadap kinerja pemerintahan daerah. DPRD Maluku menegaskan akan terus mengawal implementasi rekomendasi demi tercapainya target pembangunan dan pelayanan publik yang lebih optimal. (**)
