DPRD Ambon Dorong Percepatan Penanganan Korban dan Pengungkapan Kasus Penyerangan 19 Agustus
MASARIKUONLINE.COM, Ambon, 15 September 2025 – Ketua DPRD Kota Ambon, Morits L. Tamaela, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mendampingi masyarakat terdampak peristiwa penyerangan pada 19 Agustus lalu, khususnya warga Desa Hunut dan Durian Pata yang menjadi korban. Dalam keterangan resminya, Tamaela menyebut DPRD telah sejak awal terlibat aktif bersama Pemerintah Kota Ambon untuk merespons kejadian tersebut secara cepat dan humanis.
“Mulai dari penanganan rumah warga korban kebakaran, hingga rasa aman masyarakat, kami terus bergerak. Hari ini, teman-teman dari KMPB bersama warga menyampaikan aspirasi secara langsung kepada kami. Ini memperkuat semangat kami untuk mengambil langkah nyata,” ujarnya usai audiensi bersama warga di Kantor DPRD Kota Ambon.
DPRD akan menggelar pertemuan teknis bersama Dinas Perkim dan PU Kota Ambon pada Rabu mendatang, guna membahas detail pembangunan kembali rumah-rumah warga terdampak. Tamaela juga mengapresiasi sikap tanggap Wali Kota Ambon yang telah menjamin pembangunan rumah warga, meskipun secara prosedural terdapat mekanisme yang biasanya harus dilalui terlebih dahulu.
“Langkah Wali Kota ini cukup bijaksana, beliau memberikan garansi langsung kepada warga. Tapi memang ada keluhan teknis dari masyarakat, itu yang akan kami bahas agar solusi segera dihadirkan,” jelasnya.
DPRD juga siap mendukung penggunaan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dan anggaran lainnya dalam rangka penanganan bencana ini. Kolaborasi dengan sektor swasta dan bantuan dari Pemerintah Provinsi Maluku juga diapresiasi, meskipun pencairan bantuan dari Pemprov belum terealisasi secara penuh.
“Kami akan terus koordinasi agar semua kebutuhan anggaran ini benar-benar teralokasi, baik dari APBD kota, provinsi, maupun bantuan masyarakat,” tegas Tamaela.
Dalam aspek keamanan, DPRD juga melakukan koordinasi berkelanjutan dengan pihak kepolisian. Morits menekankan pentingnya kehadiran aparat di lapangan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
“Warga Desa Hunut dan Durian Pata berhak hidup dengan rasa aman dan nyaman, tanpa tekanan psikologis seperti sebelumnya. Kami minta kehadiran aparat di pos-pos strategis dioptimalkan,” katanya.
Isu lain yang mengemuka adalah tuntutan warga terhadap kejelasan proses hukum pelaku penyerangan. DPRD mendesak Polda Maluku dan Polresta Pulau Ambon untuk mempercepat proses hukum terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
“Sampai saat ini sudah ada dua tersangka, tapi masyarakat ingin keadilan ditegakkan secara menyeluruh. Jangan sampai ada kesan hukum tebang pilih. Ini bukan soal suka tidak suka terhadap wilayah tertentu, ini soal keadilan,” tegas Morits.
DPRD Ambon, lanjutnya, akan terus menjalankan fungsi pengawasan dengan ketat, sembari tetap memberikan kepercayaan kepada aparat penegak hukum. (*
