MasarikuOnline. Com, Ambon – Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) menjadi sorotan publik, khususnya pada kalangan ASN, guru dan pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku.
Terkait hal tersebut, media ini berkesempatan mewawancarai Sekertaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku, Husen di ruang kerjanya pada Jumat (26/01/2024).
Husen mengatakan, ini adalah dana yang merupakan hak dari guru dan pegawai ketika mereka telah memenuhi semua kewajiban mereka.
“Hak mereka ini tidak sama dengan gaji, yang biasanya mereka terima pada awal bulan, namun TPP ini beda, mereka harus memenuhi semua kewajiban,” Jelasnya.
Menurutnya, ada 2 hal penting yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan hak TPP guru dan pegawai dari beberapa persyaratan lainnya, yaitu soal kehadiran dan mengisi E- Kinerja, 2 hal ini yang menjadi persoalan.
Ia menegaskan, di awal tahun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Maluku menyetop pembayaran berdasarkan cabang Dinas, semisal kabupaten Maluku Tengah ada 100 lebih sekolah, dengan jumlah guru dan pegawai yang ada kita menyetop, maka masing-masing cabang Dinas bertanggungjawab untuk melengkapi dua persyaratan tersebut, pada setiap sekolah dan setiap guru dan pegawai.
“Ternyata sampai akhir tahun kemarin hanya kabupaten Buru dan kota Ambon sebagian yang dibayarkan, hal ini disebabkan kalau 1 orang dalam 1 sekolah saja tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka 1 cabang Dinas tidak akan diberikan, karena persyaratannya begitu,” Ungkapnya.
Ia menandaskan, persoalan terbesar ada pada 2 persyaratan tadi, yaitu kehadiran dan Kinerja. Kinerja dan kehadiran itu di upload setiap hari oleh guru dan pegawai atau juga diakhir bulan, inilah yang tidak dikerjakan oleh teman-teman guru dan pegawai.
“Ini bukan berarti kami akan menyengsarakan para guru dan pegawai, tapi ada persyaratan yang harus dipenuhi, bedanya dengan gaji, kalau gaji diterima awal bulan, tapi kalau TPP kita bekerja dulu baru bisa menerima hak nya,” Ucap Husen lagi.
Untuk TPP tahun 2024 ada wacana bagaimana kira-kira ketika dalam 1 sekolah ada 20 guru dan ada hanya 1 atau 2 guru yang sudah upload bisa kita bayar, namun ini baru rancangan kebijakan yang mau diambil, cuma persoalannya bagaimana prosedur penganggarannya, kalau prosedurnya harus 1 sekolah, maka kembali lagi harus semuanya memenuhi persyaratan tadi.
Husen menjelaskan lagi, persoalan ini bisa saja terjadi karena ada dua hal, yaitu cabang Dinas dan kepala sekolah tidak melakukan sosialisasi kepada teman-teman guru dan pegawai sehingga menimbulkan sikap acuh tak acuh hingga tidak mendapatkan TPP.
Husen kembali menegaskan bahwa TPP itu adalah hak guru dan pegawai setelah kewajiban dapat terpenuhi, berbeda dengan gaji, gaji adalah hak guru dan pegawai yang dibayarkan awal sebelum melakukan kewajibannya.
Husen mengimbau Kepada setiap guru dan pegawai untuk setiap hari mengisi daftar absensi datang dan pulang dan juga mengisi E-Kinerja supaya tidak terjadi persoalan. Ini harus diisi oleh semua guru dan pegawai, karena 1 saja tidak membuat persyaratan tersebut akan berdampak pada semuanya.
“Jadi bagi cabang Dinas dan kepala sekolah untuk segera melakukan pertemuan secara resmi untuk mensosialisasikan dua hal tersebut yaitu mengisi absensi setiap hari dan mengisi E-Kinerja, karena pembayaran TPP berdasarkan 2 hal tersebut,” Pungkasnya. (JR)
