Penilaian Standar Kepatuhan Pelayanan publik Pemkab Kepulauan Tanimbar Masuk Zona Merah, Ini Penjelasan Kepala Ombudsman Maluku

oleh -175 Dilihat

MasarikuOnline.Com, Ambon – Ombudsman RI Perwakilan Maluku kembali mengeluarkan Penilaian Standar Kepatuhan Pelayanan publik bagi Pemerintah Provinsi juga kepada 11 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Maluku. Hari ini diberikan kepada Pemerintah Daerah Maluku dan Pemkab Kepulauan Tanimbar.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Maluku, Hasan Slamat dalam keterangan kepada wartawan mengatakan, Selama lima tahun terkahir ini penilaian Ombudsman kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar masih berada dalam zona merah.

Hal ini disampaikan Hasan Slamat saat menyerahkan dokumen Penilaian Standar Kepatuhan Pelayanan Publik kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang diterima oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Jeditha Huwae, di kantor Ombudsman RI Perwakilan Maluku, pada Senin (19/02/2024).

Menurutnya, merasa prihatin kepada Pemkab Kepulauan Tanimbar, karena selama kurang lebih lima tahun terakhir ini Kepulauan Tanimbar berada di dalam zona merah terus atau kualitas rendah.

“Ini yang harus diperbaiki ke depan, penilaian Ombudsman itu meliputi dimensi input, kemudian dimensi proses, dimensi output dan dimensi pengaduan,” Jelasnya.

Ia menjelaskan, terkait dimensi output, secara keseluruhan seluruh OPD pada lingkup Pemkab Kepulauan Tanimbar dinilai masih sangat rendah, khususnya dalam hal pengetahuan yang berhubungan dengan pelayanan publik maupun job description.

“Semua OPD pada lingkup Pemkab Kepulauan Tanimbar tidak memahami tentang apa yang mesti dikerjakan berkaitan dengan website, kemudian dimensi proses hampir semua OPD tidak ada website, sementara penilaian Ombudsman harus berbasis itu,” Ungkapnya.

Selain itu Hasan Slamat juga menjelaskan, dimensi pengaduan SP4N belum berlaku di sana, hampir semua instansi terkait dengan pengaduan dan seluruh instansi penyelenggara belum melaksanakan kewajibannya dalam hal pengelolaan pengaduan.

“Pengelolaan pengaduan itu musti ada prosedurnya siapa yang bertanggung jawab ketika laporan masyarakat ada dan siapa harus menanganinya, ini yang menjadi sebab sehingga sampai hari ini Pemkab Kepulauan Tanimbar belum bisa berangkat dari zona merah,” Tuturnya.

Hasan Slamat juga memberikan menekankan bahwa zaman sekarang sudah serba online dan Pemkab Kepulauan Tanimbar sebagai salah satu kabupaten yang menjadi harapan kita untuk investasi ke depan, karena di kepulauan Tanimbar ada Blok Masela dan investasi-investasi lainnya.

Kami berharap, dengan adanya pertemuan kita hari ini, kedepan Pemkab Kepulauan Tanimbar dapat berbenah dalam rangka melakukan perbaikan.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Pemkab Kepulauan Tanimbar, Jeditha Huwae usai menerima hasil Penilaian Standar Kepatuhan Pelayanan publik menyampaikan terima kasih atas penilaian yang sudah diterima dengan harapan kedepan akan berusaha untuk meningkatkan lagi.

“Hari ini Pemkab Kepulauan Tanimbar telah menerima hasil Penilaian Standar Kepatuhan Pelayanan publik 2023. Kita masih di kategori rendah. Kedepannya Pemkab Kepulauan Tanimbar akan melakukan evaluasi dan perbaikan-perbaikan atas sejumlah indikator yang disyaratkan, sehingga tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik itu betul- betul bisa sesuai dengan standar dan mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku,” Jelas Huwae

“Kami akan melaporkan hal ini kepada pimpinan untuk menjadikannya sebagai komitmen perbaikan perubahan dan mudah-mudahan di tahun-tahun yang datang kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar bisa meningkat dengan baik,”Pungkasnya. (JR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.