MasarikuOnline.Com, Ambon, 17 Juli 2025 – Pemerintah Kota Ambon bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku menggelar Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Ambon Tahun 2025 di Ruang Rapat Vlisingen, Balai Kota Ambon. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mempercepat inklusi dan literasi keuangan guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Rapat pleno dibuka oleh Wali Kota Ambon, Drs. Bodewin M. Wattimena, M.Si, dan dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan dari instansi vertikal, pelaku industri jasa keuangan, serta perwakilan Bank Indonesia, KPPN, dan OPD terkait.
Tiga Program Prioritas Kota Ambon
Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan bahwa Pemkot Ambon menempatkan akses keuangan sebagai salah satu strategi utama pembangunan ekonomi yang inklusif. Ada tiga program prioritas yang didorong dalam kerja sama dengan TPAKD, yaitu:
Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan UMKM.
Penguatan ekonomi kreatif seperti Ambon City of Music.
Pemberdayaan pemuda melalui pelatihan digital marketing dan konektivitas ke pasar digital.
Selain itu, Wali Kota juga menekankan pentingnya implementasi transaksi nontunai dalam tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Kepala OJK Provinsi Maluku, Andi Muhammad Yusuf, selaku Pengarah TPAKD Kota Ambon, menyebut percepatan inklusi keuangan sebagai bagian dari target pembangunan nasional dalam RPJPN 2025–2045. Pemerintah menargetkan angka inklusi keuangan nasional sebesar 91% pada tahun 2025, 93% pada 2029, dan 98% pada 2045.
OJK bersama Bappenas juga telah mengembangkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang digunakan untuk mengukur kinerja akses keuangan daerah berdasarkan tiga aspek utama: penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman layanan keuangan.
Ekonomi Ambon Tumbuh Positif, Tapi Masih Banyak Potensi
OJK Maluku mencatat, ekonomi Kota Ambon tumbuh 5,96% pada tahun 2024 dan 5,25% pada triwulan pertama 2025. Sektor perbankan juga mencatat pertumbuhan kredit sebesar 4,82% (yoy) per Mei 2025 dengan total kredit mencapai Rp10,87 triliun. Rasio kredit bermasalah (NPL) cukup terjaga di angka 2,45%, sedangkan Loan to Deposit Ratio (LDR) mencapai 102,47%.
Namun demikian, rasio kredit terhadap PDRB masih tergolong rendah, yakni 54,81%. Hal ini menandakan masih terbuka luas ruang pengembangan pembiayaan, khususnya bagi UMKM, sektor ekonomi kreatif, perempuan pelaku usaha, dan kelompok rentan lainnya.
Empat Pilar Program Strategis TPAKD Ambon 2025
Rapat pleno yang dipimpin oleh Sekretaris Kota Ambon, Robert Sapulette, ST., MT., menghasilkan kesepakatan empat pilar program utama TPAKD Kota Ambon untuk tahun 2025:
1. Pengembangan Ekonomi Daerah (PED)
Fokus pada business matching UMKM naik kelas, pelaku usaha perempuan, disabilitas, dan pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif berbasis ekonomi kreatif.
2. Perluasan Akses Keuangan
Termasuk penyaluran KUR, UMi, program pembiayaan melawan rentenir, perluasan agen Laku Pandai, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), hingga perlindungan sosial oleh BPJS Ketenagakerjaan.
3. Digitalisasi UMKM
Dorong perluasan merchant QRIS bagi pelaku usaha lokal, termasuk komunitas Jikubata.
4. Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan
Lewat edukasi keuangan konvensional dan syariah untuk masyarakat, ASN, serta promosi pemanfaatan produk pasar modal.
TPAKD juga merancang program Kredit Melawan Rentenir (K/PMR) berbasis subsidi bunga APBD Kota Ambon yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026.
Sekretaris Kota dan Kepala OJK Maluku menutup rapat dengan menyampaikan apresiasi atas komitmen lintas sektor. Mereka juga memastikan bahwa menjelang akhir tahun 2025 akan dilakukan monitoring dan evaluasi untuk mengukur capaian program yang telah ditetapkan.
Dengan sinergi yang solid, Ambon ditargetkan menjadi salah satu kota percontohan inklusi keuangan di kawasan timur Indonesia dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas 2045.
(**)
