Masarikuonline.com. Komsi III DPRD Maluku akan mendorong anggaran program kotaku supaya bisa merata di 11 Kabupeten kota di Maluku. Hal ini diakui oleh Anggota Komisi III DPRD Maluku dapil Kota Ambon Partai PPP Rofik Akbar Afifudin kepada media Masarikuonline.com usai mengikuti rapat terbatas dengan Dinas PUPR Maluku. Jumat siang 29/1/2021 di Kantor DPRD Maluku di Karang Panjang Ambon.
Ia menjelaskan defenisi program kotaku harus dipahami dan dimengerti secara benar agar supaya kedepan anggaran bisa dikucurkan secara merata. “Nah dari penjelasan tadi oleh Kepala Dinas PUPR Maluku, program kotaku sudah masuk di kabupaten Maluku Tengah Kota Masohi. itu berarti Kota Bula juga bisa, kota Namrole juga bisa”.
Dirinya tegaskan yang menyatakan suatu daerah itu kumuh yah itu sesuai SK dari Kepala Daerahnya dan Kepala daerah itu harus mengeluarkan SK tentang kawasan kumuhnya.
“Waktu saya masih menjabat Anggota DPRD Kota Ambon Walikota Ambon telah mengeluarkan SK kawasan kumuh, ada 17 kawasan kumuh yang ditetapkan oleh pak walikota”, Jadi itu harus dilakukan oleh seluruh kepala daerah,” kata Mantan anggota DPRD Kota Ambon tersebut. (RS)
