MasarikuOnline.Com, Ambon – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, secara resmi menyerahkan Dokumen Rencana Induk (Masterplan) Pengembangan dan Penataan Kawasan Banda Neira dan sekitarnya untuk periode 2025–2045. Penyerahan dilakukan dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku, bertempat di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Senin (16/6).
Dokumen strategis tersebut diterima langsung oleh Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa dan Wakil Gubernur Abdullah Vanath, disaksikan oleh unsur Forkopimda, jajaran Kementerian PPN/Bappenas, Anggota DPD RI Dapil Maluku Novita Anakotta, Rektor Universitas Pattimura, kepala daerah se-Maluku, serta pimpinan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
Dalam sambutannya, Menteri PPN menegaskan pentingnya pendekatan pembangunan yang dimulai dari daerah sebagai fondasi pembangunan nasional. “Pembangunan nasional tidak mungkin tercapai tanpa pembangunan daerah. Karena itu, Bappenas hadir dengan pendekatan dari bawah ke atas — memulai dari kebutuhan dan potensi daerah,” ujarnya.
Menurut Pambudy, kawasan Banda Neira yang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) memiliki nilai sejarah dan budaya yang sangat tinggi, serta potensi alam yang luar biasa. Oleh karena itu, kawasan ini diposisikan sebagai prioritas tidak hanya untuk Maluku, tetapi juga secara nasional.
“Penyusunan masterplan ini merupakan wujud nyata untuk menjawab tantangan pembangunan kawasan kepulauan seperti Banda Neira, yang kaya potensi tapi menghadapi keterbatasan infrastruktur, energi, dan pelayanan dasar,” lanjutnya.
Masterplan tersebut dirancang untuk menjadi pedoman pembangunan jangka panjang selama dua dekade ke depan, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur dasar, ketahanan energi, air bersih, pengelolaan lingkungan, serta penguatan konektivitas kawasan guna mendukung sektor pariwisata dan ekonomi lokal.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Pusat, khususnya Bappenas, yang telah menyusun dokumen strategis ini melalui pendekatan kolaboratif.
“Ini menjadi tonggak penting bagi masa depan Banda Neira sebagai kawasan unggulan di timur Indonesia. Potensi Banda Neira bukan hanya pada sektor wisata bahari dan sejarah, tetapi juga sebagai episentrum ekonomi biru di kawasan ini,” kata Lewerissa.
Ia menambahkan bahwa pengembangan Banda Neira harus mempertimbangkan pelestarian budaya, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal.
Penyerahan dokumen ini menandai dimulainya langkah-langkah konkret untuk memajukan wilayah kepulauan di Indonesia Timur, sekaligus mendukung pemerataan pembangunan antarwilayah yang menjadi salah satu agenda utama Pemerintah. (**)
