MasarikuOnline.com, Ambon – Terkait 36 desa persiapan yang dipersiapkan sebagai desa definitif yang masih tergendala di Kabupaten Buru, berdasarkan temuan hasil reses Anggota DPRD Propinsi Maluku, Michiel Frits Leonard Tasaney yang adalah Sekertaris Komisi I, dapil kabupaten Buru dari Fraksi Partai Golkar, mendapat respon positif dari PJ Bupati Buru, Djalaludin Salampessy.
Respon ini disampaikan Salampessy saat diwawancarai oleh media Masarikuonline di ruang kerjanya, pada Jumat (30/09/2022)
Menurut Salampessy, 36 Desa ini sudah merupakan bagian dari Desa-desa yang akan ditetapkan sebagai Desa definitif karena telah memenuhi persyaratan antara lain memiliki jumlah penduduk memiliki dukungan sarana prasarana dan ada wilayahnya, termasuk hal spesifik yang harus didorong adalah aspek kemandirian dari Desa-desa tersebut.
Selain dari pada itu, menurut Salampessy, dalam rangka memotong rentang kendali dari satu desa ke desa yang lain, termasuk dukungan sarana prasarana yang belum memadai, dalam rangka itulah kita mendorong untuk penetapan desa-desa tadi sebagai desa definitif.
Salampessy menjelaskan, hambatan yang mendasar terhambatnya penetapan desa-desa tersebut adalah kesiapan APBD kita, dalam hal Alokasi Dana Desa (ADD) yang masih membutuhkan kajian dari daerah, dengan demikian daerah harus kuat, dalam hal mendorong pendapatan daerah.
“Setelah hal-hal itu terproses, termasuk kita sudah berbicara dengan Dinas PMD Propinsi dan telah menyetujui hal itu, karena semua Desa-desa tersebut telah memenuhi persyaratan pembentukan Desa difinitif.” Ungkap Salampessy.
Tapi juga perlu di ingat, kata Salampessy, kondisi kritis ekonomi yang berdampak pada beberapa sektor secara luas, seperti sektor transportasi, kemahalan BBM, termasuk sektor produksi yang belum berjalan dengan baik pada wilayah-wilayah tertentu, ini juga akan berdampak pada ekonomi wilayah yang belum berkembang, artinya sektor ke pasar yang harus di dorong.
“Arahan Bapak Presiden dalam pertemuan bersama kami terkait kondisi terakhir, untuk pemerintah daerah mencegah inflasi, Presiden mengamanatkan untuk mendorong aktivitas Produksi masyarakat itu dari hulu ke hilir bisa diintervensi oleh pemerintah, termasuk dapat memanfaatkan produk-produk dalam negeri, ini hal prinsip kita untuk mendorong pemekaran Desa-desa tersebut.” Tutup Salampessy. (JR)















