MasarikuOnline. Com, Seram Bagian Barat – Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) terus memperkuat peningkatan literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Seram Bagian Barat yang digelar di Kantor Bupati SBB, Selasa (10/2/2026).
Rapat pleno dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Seram Bagian Barat, Selfinus Kainama, S.Pd, didampingi Asisten II Setda SBB sekaligus Ketua TPAKD, J. M Soukotta, S. Sos,. M. Si.
Kegiatan ini dihadiri perwakilan OJK Maluku, Rovel S E Ayal (Manajer Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan), Andi Baiz Ikram (Assisten Manajer Bagian Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Perlindungan Konsumen, Keuangan Daerah dan Layanan Manajemen Strategis – PEPKLMS), OPD terkait, dari dunia perbankan, OPD terkait, Badan Pusat Statistik (BPS), serta unsur perbankan dan lembaga jasa keuangan.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Selfinus Kainama menegaskan bahwa TPAKD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan di tengah tantangan geografis Kabupaten Seram Bagian Barat sebagai wilayah kepulauan.
“Masih terdapat kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan, keterbatasan akses jasa keuangan formal di wilayah tertentu, serta tantangan geografis yang perlu kita jawab bersama melalui penguatan peran TPAKD,” ujarnya.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2025, indeks literasi keuangan nasional tercatat sebesar 66,46 persen, sedangkan inklusi keuangan mencapai 80,51 persen. Menurut Selfinus, meski akses keuangan terus meningkat, pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan masih perlu diperkuat.
Sepanjang 2025, TPAKD Kabupaten Seram Bagian Barat mencatat berbagai capaian, di antaranya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nilai puluhan miliar rupiah kepada lebih dari seribu debitur, terutama di sektor perdagangan, pertanian, perikanan, dan UMKM produktif. Namun demikian, ia menilai capaian tersebut masih perlu ditingkatkan melalui sinkronisasi data dan perluasan keterlibatan lembaga pembiayaan, termasuk Permodalan Nasional Madani (PNM).
Selain itu, optimalisasi agen Laku Pandai juga menjadi perhatian. Meski secara data OJK telah terdapat ratusan agen di Kabupaten SBB, pemanfaatannya dinilai belum maksimal, khususnya di kecamatan potensial seperti Piru dan Waisarisa, agar layanan keuangan benar-benar menjangkau masyarakat hingga pelosok.
Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga menunjukkan perkembangan positif dengan terbentuknya ribuan rekening pelajar. Program ini dinilai strategis dalam membangun budaya menabung sejak dini sekaligus mendukung penyaluran bantuan pendidikan secara tepat sasaran.
Di sisi lain, digitalisasi keuangan melalui peningkatan jumlah merchant QRIS mengalami pertumbuhan signifikan, menandakan meningkatnya adopsi transaksi non-tunai di kalangan pelaku UMKM dan masyarakat. Edukasi literasi keuangan pun telah menjangkau ribuan warga di berbagai kecamatan dan melampaui target yang ditetapkan.
Memasuki tahun 2026, TPAKD Kabupaten Seram Bagian Barat menetapkan sejumlah program prioritas, antara lain penguatan Program Satu Pelajar Satu Rekening, optimalisasi penyaluran KUR dan pembiayaan UMKM, serta edukasi keuangan hingga tingkat kecamatan dan desa guna mencegah praktik keuangan ilegal seperti pinjaman online ilegal dan investasi bodong.
OJK Dorong Sinergi dan Percepatan Program TPAKD 2026
Sementara itu, Manajer Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Maluku, Rovel S.E. Ayal, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan seluruh OPD atas dukungan terhadap pelaksanaan program TPAKD sepanjang 2025.
“Kami mengapresiasi komitmen pimpinan daerah, Wakil Bupati, dan seluruh OPD terkait dalam mendukung program kerja TPAKD. Banyak capaian positif yang telah diraih dan memberikan dampak bagi perkembangan sektor keuangan di Kabupaten Seram Bagian Barat,” ujar Rovel.
Namun demikian, Rovel mengakui masih terdapat wilayah yang belum terjangkau layanan keuangan secara optimal akibat keterbatasan akses dan infrastruktur. Oleh karena itu, rapat pleno ini dinilai penting sebagai forum konsolidasi seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui rapat pleno ini, kami berharap pada tahun 2026 seluruh OPD dan lembaga jasa keuangan, baik bank maupun nonbank, dapat lebih aktif dan inklusif dalam mendorong percepatan akses keuangan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah,” katanya.
OJK Maluku juga menyoroti pentingnya penguatan literasi keuangan masyarakat. Bersama Badan Pusat Statistik, OJK terus melakukan survei literasi dan inklusi keuangan untuk memetakan kesenjangan yang masih perlu diselesaikan secara bersama-sama.
Untuk tahun 2026, OJK Maluku mendorong keberlanjutan program strategis seperti penyaluran KUR, penguatan Satu Rekening Satu Pelajar, serta peningkatan peran OPD dalam membentuk pola pikir masyarakat, khususnya generasi muda, agar lebih bijak dalam mengelola keuangan sejak dini.
“OJK Maluku berkomitmen untuk terus mendampingi TPAKD Kabupaten Seram Bagian Barat dalam mewujudkan keuangan yang inklusif, memperkuat literasi keuangan, serta meningkatkan perlindungan konsumen,” pungkasnya. (**)
