MasarikuOnline.Com, Ambon – Berdasarkan hasil survey kepatuhan pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Maluku selama dua tahun terakhir di Seram Bagian Barat, khususnya penilaian terhadap PJ. Bupati SBB kurang memperhatikan pelayanan publik, termasuk hasil koordinasi dengan Ombudsman Maluku juga kurang lebih. Demikian penegasan yang disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Maluku, Hasan Slamat saat di wawancarai media ini di ruang kerjanya, pada Kamis (22/02/2024).
Hasan menyebutkan, banyaknya kekisruhan yang terjadi dan berbagai penumpukan permasalahan, baik itu pelayanan publik dan morat maritnya administrasi, bahkan ada pegawai yang terlibat tindak pidana korupsi.
Ini menunjukkan pembinaan dari PJ. Bupati SBB itu tidak maksimal.
Oleh karenanya, Ombudsman RI Perwakilan Maluku menyarankan kepada Kemendagri RI untuk segara mengevaluasi PJ. Bupati SBB, sejauh mana kinerja yang selama ini dilakukan oleh PJ. Bupati SBB.
“Melihat dari berbagai bentuk hasil kerja yang dilakukan PJ. Bupati SBB, kami memandang yang bersangkutan tidak layak direkomendasikan untuk memperpanjang masa kerjanya,” Tegas Hasan.
Harapan kami, kinerja PJ Bupati itu harus ditingkatkan, karena masyarakat SBB ingin mendapat perhatian penuh, agar permasalahan-permasalahan pelayanan publik dan kemasyarakatan harus mendapatkan perhatian penuh.
“Kita sangat membutuhkan PJ, Bupati yang benar-benar bisa mencerminkan kinerja yang maksimal agar Kabupaten SBB bisa keluar dari zona-zona yang memprihatinkan itu,” Pungkasnya. (JR)
