MasarikuOnline. Com, Ambon – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Maluku menetapkan sejumlah target strategis untuk memperluas akses keuangan masyarakat sepanjang 2026. Target tersebut meliputi penambahan 3.000 debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembukaan 5.000 rekening pelajar melalui Program KEJAR, hingga penambahan 1.200 merchant QRIS sebagai bagian dari percepatan inklusi keuangan di Maluku.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Daerah dan Rapat Pleno TPAKD se-Provinsi Maluku yang digelar di Kantor OJK Provinsi Maluku, Ambon, Kamis (25/6/2026). Kegiatan dihadiri Ketua TPAKD kabupaten/kota, jajaran Pemerintah Provinsi Maluku, lembaga jasa keuangan, serta berbagai pemangku kepentingan.
Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, mengatakan OJK telah menyusun proyeksi target Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai acuan dalam merancang program kerja TPAKD. IKAD menjadi indikator yang menggambarkan kondisi akses keuangan masyarakat berdasarkan dimensi penggunaan, ketersediaan, dan kedalaman layanan keuangan.
Menurutnya, IKAD diharapkan mampu mendukung pencapaian target pembangunan ekonomi daerah yang selaras dengan visi Sapta Cita Lawamena, yakni Transformasi Maluku Menuju Maluku yang Maju, Adil, dan Sejahtera Menyongsong Indonesia Emas 2045.
Rapat secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku, H. Abdullah Vanath. Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Maluku untuk memperluas inklusi keuangan sesuai arahan Presiden agar seluruh lembaga pemerintah aktif meningkatkan akses layanan keuangan dan kepemilikan rekening masyarakat.
Pemerintah Provinsi Maluku juga mendorong seluruh TPAKD kabupaten/kota agar menyusun dan menjalankan program kerja secara optimal disertai evaluasi berkala pada akhir tahun.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku, Dr. Djalaludin Salampessy, memaparkan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, Asisten Direktur Senior OJK, Novian Suhardi, menyampaikan Roadmap TPAKD 2026-2030 beserta rancangan petunjuk teknis pelaksanaannya.
Rapat pleno yang dipimpin Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Maluku, Onesimus Soumeru, kemudian menetapkan sejumlah program prioritas TPAKD Provinsi Maluku untuk tahun 2026.
Pada sektor pengembangan ekonomi daerah, TPAKD menargetkan empat kegiatan business matching bagi pelaku usaha, termasuk UMKM perempuan, pada Triwulan IV 2026. Hingga kini, satu kegiatan telah terlaksana di Kabupaten Maluku Tengah bekerja sama dengan PT Permodalan Nasional Madani.
Di bidang perluasan akses keuangan, program KUR ditargetkan menjangkau 3.000 debitur pada akhir 2026. Namun realisasinya hingga Januari-Mei 2026 telah melampaui target dengan penyaluran mencapai Rp528,92 miliar kepada 10.017 debitur.
Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) juga menjadi fokus dengan target pembukaan 5.000 rekening baru pada Triwulan IV 2026. Berdasarkan data Maret 2026, jumlah rekening KEJAR di Maluku telah mencapai 95.822 rekening dengan total saldo Rp28,45 miliar.
Pada aspek literasi keuangan, TPAKD menargetkan dua kegiatan edukasi keuangan syariah sepanjang 2026. Hingga Juni, sebanyak 34 kegiatan telah dilaksanakan dengan total 4.434 peserta.
Selain itu, OJK juga akan menggelar Training of Trainers (ToT) bagi guru SMP dan Madrasah Tsanawiyah se-Kota Ambon melalui program OJK PEDULI pada 30 Juni 2026, serta menyelenggarakan Bulan Inklusi Keuangan pada Triwulan IV 2026.
Sementara dalam upaya mempercepat digitalisasi transaksi keuangan, TPAKD menargetkan penambahan 1.200 merchant QRIS hingga akhir tahun. Sampai Mei 2026, jumlah merchant QRIS di Provinsi Maluku telah mencapai 10.637 merchant.
OJK berharap seluruh program kerja tersebut dapat menjadi acuan bagi TPAKD di seluruh kabupaten dan kota di Maluku dengan tetap menyesuaikan karakteristik serta kebutuhan masing-masing daerah. Melalui langkah tersebut, peningkatan literasi dan inklusi keuangan diharapkan semakin merata dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. (**)
