MasarikuOnline. Com, Dobo – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru memperkuat langkah percepatan akses keuangan bagi masyarakat kepulauan melalui Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Kepulauan Aru.
Langkah ini menjadi upaya strategis untuk menjawab tantangan geografis wilayah terluar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir, nelayan, dan pelaku UMKM secara lebih inklusif.
Rapat pleno yang berlangsung di Dobo pada 11 Juni 2026 tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, bersama Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady. Pertemuan itu menegaskan komitmen bersama untuk memperluas akses layanan keuangan formal hingga menjangkau masyarakat di wilayah-wilayah terpencil.
Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Billady, menegaskan bahwa kehadiran TPAKD menjadi instrumen penting dalam membuka akses keuangan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“TPAKD memiliki peran strategis dalam mempercepat akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui sinergi antara pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan, kami ingin memastikan masyarakat Kepulauan Aru memiliki akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan yang aman, legal, dan produktif,” ujar Haramain.
Menurutnya, peningkatan akses keuangan tidak hanya bertujuan memperluas layanan perbankan, tetapi juga meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar terhindar dari praktik investasi ilegal, pinjaman online ilegal, serta berbagai bentuk kejahatan keuangan lainnya.
Dalam rapat tersebut, TPAKD Kabupaten Kepulauan Aru menetapkan empat program prioritas yang akan menjadi fokus pelaksanaan sepanjang tahun 2026.
Program pertama adalah percepatan implementasi Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) guna meningkatkan budaya menabung sejak dini di kalangan pelajar. Program ini diharapkan mampu membangun kesadaran finansial generasi muda sebagai bekal menghadapi tantangan ekonomi di masa depan.
Prioritas kedua adalah pelaksanaan business matching bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk mempertemukan pelaku usaha dengan lembaga keuangan sehingga lebih mudah memperoleh akses pembiayaan.
Selanjutnya, TPAKD juga akan memperluas penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada sektor-sektor produktif, khususnya UMKM dan nelayan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Kepulauan Aru.
Adapun program prioritas keempat adalah percepatan digitalisasi transaksi keuangan melalui perluasan penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) guna mendukung ekosistem pembayaran digital yang aman dan efisien.
Bupati Kepulauan Aru, Timotius Kaidel, menyambut baik sinergi yang dibangun bersama OJK dan seluruh anggota TPAKD. Menurutnya, akses keuangan yang merata merupakan salah satu kunci dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah kepulauan.
“Kami berharap seluruh program yang telah disepakati dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat pesisir agar memiliki kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan,” kata Kaidel.
Melalui kolaborasi tersebut, OJK dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru optimistis berbagai tantangan akses keuangan akibat kondisi geografis kepulauan dapat diatasi secara bertahap. Dengan semakin luasnya akses terhadap layanan keuangan formal, masyarakat diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi sekaligus terhindar dari berbagai risiko keuangan ilegal. (**)
