Komisi I DPRD Maluku Dukung Proses Hukum Ahli Waris Gunung Botak, Siap Fasilitasi Mediasi

oleh -1708 Dilihat

MasarikuOnline. Com Ambon – Komisi I DPRD Provinsi Maluku menyatakan dukungan terhadap proses hukum yang tengah dijalani oleh ahli waris atas klaim kepemilikan lahan di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Dukungan ini disampaikan langsung oleh Ketua Komisi I, Solichin Buton, dalam pertemuan bersama ahli waris dan perwakilan pemerintah daerah yang berlangsung di ruang rapat Komisi I DPRD Maluku, Senin (22/9/2025).

Solichin menegaskan bahwa pihaknya telah menerima informasi dan dokumen terkait kepemilikan dari para ahli waris, yang mengklaim telah menguasai lahan tersebut sejak puluhan tahun lalu. Ia juga menyebutkan bahwa proses hukum sudah berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan instansi terkait.

“Kami dari Komisi I mendukung proses yang sedang berjalan di Gunung Botak ini, tentunya demi kepentingan bersama. Ahli waris menyatakan siap mendukung proses investasi di sana, asalkan hak-hak mereka juga dihormati dan dilibatkan,” ujar Solihin kepada wartawan usai pertemuan.

Komisi I juga berencana melakukan on the spot (peninjauan langsung) ke kawasan Gunung Botak guna memastikan status dan posisi tanah yang diklaim oleh ahli waris. Solihin menyebutkan bahwa dari klaim yang disampaikan, terdapat sekitar 300 hektare lahan yang diklaim sebagai milik keluarga besar mereka.

“Kami akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek kebenaran klaim tersebut. Ini penting agar proses investasi ke depan tidak menimbulkan konflik baru,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihak provinsi telah menelaah sejumlah surat dan dokumen yang diserahkan oleh ahli waris. Beberapa administrasi tambahan disebut masih perlu dilengkapi.

Selain itu, Komisi I juga membuka ruang mediasi antara ahli waris, pemerintah daerah, dan pihak investor demi menemukan solusi yang adil dan damai.

“Ini bukan semata soal legalitas, tapi juga soal keadilan sosial. Jadi semua pihak harus duduk bersama. Komisi I siap memfasilitasi demi kemajuan Pulau Buru dan Provinsi Maluku secara keseluruhan,” pungkas Solihin. (**)