MasarikuOnline. Com, Flores timur – Di tengah kemeriahan jelang perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-78 Tingkat Pemerintah Kabupaten Flores Timur,ada sekelompok warga Flores Timur yang sedang meratap sedih.Mereka adalah warga eks Tenaga Kontrak (Teko ) yang dirumahkan per 30 Mei 2023 lalu.
Kerinduan 819 eks Teko untuk menikmati rahmat dari Surat Edaran Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1527/M.SM.01.00/ 2023 di tanggal 25 Juli tersebut, kini melayu pasca Penjabat Bupati Flores Timur,Drs.Doris Rihi,M.Si ‘menggelegarkan’ ketegasan sikap Pemkab Flores Timur sewaktu membacakan Tanggapan Bupati Flores Timur menjawabi Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Flores Timur atas Pengajuan Rancangan Perubahan APBD TA 2023 dalam persidangan DPRD, Jumad 11 Agustus 2023
Berjuang bersama dalam wadah yang mereka namakan Solidaritas Tenaga Kontrak Kabupaten Flores Timur, mereka pun terus berharap agar keberpihakan,empati dan konsistensi komitmen Lembaga DPRD terhadap ‘petaka’ yang mendera mereka itu,tak memudar di ruang khusus yang terkondisikan dalam lanjutan persidangan pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2023 itu.
Kerinduan,harapan dan perjuangan mereka tersebut, bukan tanpa dasar.Dalam rilisan pers yang bertajuk Sikap dan Sudut Pandang Solidaritas Teko Flores Timur yang diterima Media ini,Senin 14 Agustus 2023, secara detail mereka meriwayatkan keseluruhan kisah-kasih perjuangan mereka pasca dirumahkan.
Begini kisahnya ! Pada tanggal 02 Mei 2023 lalu, ke-819 eks Tenaga Kontrak melalui Perwakilan mereka, melakukan pertemuan dengan Pejabat Sekda,Petrus Pedo Maran di ruangan kerjanya.
Hadir juga saat itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Plt. Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian, Plt. Asisten Bidang Administrasi Umum, dan Kabag Hukum Setda Flores Timur.
“Dalam tatap muka tersebut, Pejabat Sekda meminta kepada kami (819 teko) untuk tetap bersabar karena akan dillihat penganggaran kembali melalui SILPA Tahun Anggaran 2022. Beliau juga mengatakan,sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari Pemerintah Pusat (Arsip Rekaman).”tulis mereka.
Di tanggal 10 Mei 2023,mereka kembali bersua dengan Penjabat Bupati Flores Timur dalam gelar tatap muka bersama para elite Pemkab Flores Timur.Di kesempatan tersebut, Penjabat Bupati dalam arahannya mengatakan, Pemerintah juga masih menunggu surat dari Pemerintah Pusat.
“Bahkan,Pak Penjabat Bupati meminta kepada Pejabat Sekda, Kepala BKD dan Kepala BP4D untuk menghitung kembali anggaran demi mengakomodir kembali 819 Teko Flores Timur yang terkena dampak dirumahkan tersebut.”tutur mereka tentang kisah pertemuan kedua mereka.
Di pertemuan itu, Penjabat Bupati sebagaimana yang dikisahkan mereka, pun membuka ruang bagi mereka untuk berbicara.Ketika seorang Teko menyampaikan tentang kenyataan ketidakadilan yang dialami mereka tersebut. dan lalu meminta keadilan, Penjabat Bupati Flores Timur langsung membantahnya sambil meminta agar diperlihatkan ruang ketidakadilan yang diungkapkan itu.
“Padahalnya, sewaktu menyampaikan hal itu, rekan kami sudah membentangkan contoh SK ber-kop Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur yang ditandatangani oleh Pejabat Sekda itu, tampak ada 2 nama Tenaga kontrak yang TMT- nya per 17 Februari 2023 (Arsip rekaman audio dan lampiran SK).”beber mereka.
Selanjutnya, di tanggal 31 Mei 2023 pada forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD terkait rancangan penggunaan SILPA TA 2022, Pejabat Sekda yang adalah Ketua TAPD Kabupaten Flores Timur tersebut, menginformasikan kepada Lembaga DPRD bahwa dari total Silpa, pihaknya bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 5,7 Miliar untuk mengaktifkan kembali 819 Teko, terhitung 01 Juni 2023.
“Ternyata,sampai saat ini, Pemerintah Daerah Flores Timur tidak memanggil kembali kami untuk bekerja seperti yang disampaikan pada forum RDP di tanggal 31 Mei 2023 tersebut.(Arsip Rekaman Audio) . Kami pun tetap sabar,menanti usaha-usaha stratejik yang dilakukan Pemerintah.
Dalam penantian tersebut, keluarlah Surat Edaran MenPAN-RB tanggal 25 Juli 2023 yang berperihalkan Status dan Kedudukan Eks THK II dan Tenaga Non ASN.” lanjut Solidaritas Teko Flores Timur di kisah-kasih perjuangan mereka itu.
Bagi mereka,Surat Edaran MenPA- RB tersebut adalah jawaban atau menjawab apa yang sempat dikatakan Penjabat Bupati Flores Timur dan Pejabat Sekda saat pertemuan bersama mereka sebelumnya, bahwasanya Pemerintah menunggu petunjuk dari Pusat.
Menilik pada keseluruhan isi dalam Surat MenPAN-RB tertanggal 25 Juli 2023 itu,bagi ke-819 eks Teko Flores Timur sangat jelas,sebenarnya tidak ada pemberhentian terhadap Teko !
Namun semua janji manis elite Pemkab Flores Timur kepada mereka sebelumnya,tidak mereka temukan sewaktu menyaksikan jalannya Paripurna DPRD dengan agenda Penyampaian Pidato Pengantar KUA – PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 belum lama ini.
Tak terdengar dan tak terbaca ada pos anggaran yang diperuntukkan bagi pengakomodiran kembali ke-819 mereka sebagaimana amanat MenPAN RB pada point (a) dalam Surat Edarannya per tanggal 25 Juli 2023 belum lama ini.
Kenyataan tersebut sontak ‘mendidihkan amarah’ barisan DPRD di forum Gabungan Komisi saat penyampaian Penjabaran KUA-PPAS Perubahan.
Mereka lantas mendesak pihak TAPD Kabupaten Flores Timur untuk mengalikasikan anggaran sebesar 3,2 Miliar demi pengaktifkan kembali 819 eks Teko.
Walau sempat dianulir oleh Ketua TAPD,namun Lembaga DPRD tetap konsisten pada komitmen mereka !
Berlanjut pada momentum Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Flores Timur terhadap Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, dominan Fraksi DPRD tetap mengingatkan pihak Pemkab Flores Timur agar memangkukan anggaran bagi 819 eks Teko tersebut.
Kegigihan perjuangan DPRD Flores Timur itu pun terpatahkan entang oleh Pemkab Flores Timur di ruang pijakan regulasi sebagaimana yang digelegarkan Doris Rihi tatkala membacakan Tanggapan Bupati Flores Timur terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi tentang Pos Belanja Daerah beberapa waktu lalu.
Masih berpihak-kah barisan DPRD pada persoalan yang sedang dipikul ke-819 eks Teko itu di ruang percakapan khusus yang terkondisikan antara Pemkab dan Lembaga DPRD itu ? (Eman Niron).
