MasarikuOnline. Com, Ambon – Terkait penyalahgunaan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh karyawan berinisial CP dari perusahaan MM yang bergerak dibidang perdagangan di Kota Ambon, Kasi Humas Polresta Ambon dan PP Lease IPDA Jane Luhukay mengatakan sejauh ini pihaknya telah melakukan proses hukum terhadap yang bersangkutan.
Luhukay menjelaskan, Kasus yang telah ditangani oleh tim Reserse Polresta Pulau Ambon dan P. P Lease yang dilaporkan pada 14 september 2022 lalu, dan sebagaimana telah di putus oleh PN Ambon pada 25 Mei 2023
“Kasus tersebut Setelah ditindaklanjuti oleh Polresta Pulau Ambon dan P.P Lease, dan ditemukan adanya penggelapan iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh oknum CP di tempat dimana peserta itu bekerja,”jelasnya.
Luhukay, menghimbau agar tenaga kerja termasuk pelaku usaha/perusahan untuk tidak takut melaporkan dugaan penyalahgunaan iuran BPJS karena itu sangat merugikan hak tenaga kerja, silahkan laporkan jika mendapat hal seperti itu langsung ke kepolisian.
“Sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 55 UU No.24/2011, jika terbukti tidak menyetor iuran maka dapat dikenakan sanksi. Mulai sanksi administrasi hingga sanksi pidana dengan kurungan maksimal 8 tahun atau denda Rp1 miliar. Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan maupun Kesehatan dipenuhi oleh Pemberi kerja sebab merupakan suatu ketentuan yang diamanatkan melalui UU 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS),” terangnya.
Lanjut Luhukay, apabila tenaga kerja merasa dirugikan terkait adanya dugaan penyalahgunaan/penggelapan iuran BPJS, jangan merasa takut untuk melaporkan kepada Pihak Kepolisian ataupun intansi terkait, mengingat saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan kerjasama dengan POLRI terkait Pencegahan dan Penanganan Ketidakpatuhan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan Perjanjian Kerjasama Nomor PER/269/082022 dan PKS/24/VIII/2022.
“Hal ini merupakan bentuk tindakan terhadap penegakan hukum dan kepatuhan terutama untuk program Jamsostek, dan dapat dijadikan pembelajaran penting untuk kedepannya tentang pentingnya program Jamsostek tersebut bagi pekerja.
Berdasarkan info yang diterima Mei 2023, Majelis Hakim PN Ambon telah menetapkan vonis terhadap CP dengan hukuman pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan. (**)
