MasarikuOnline.Com, Ambon – Dalam upaya meningkatkan perekonomian di Maluku, perlu dibuat suatu peraturan daerah yang berkaitan dengan ketahanan pangan (lokal).
Hal ini disampaikan Ketua Komisi II DPRD Propinsi Maluku, Johan J. Lewerissa, SH, MH yang diwawancarai media ini saat menghadiri kegiatan Expo Pangan dan Kerajinan Lokal yang diselenggarakan Jemaat GPM Rumahtiga dalam rangka merayakan HUT Pelayanan Laki-laki GPM ke-37 yang berlangsung di halaman gedung Gereja Ebenhaezer Rumahtiga, Sabtu (23/09/2023).
“Kebetulan saya sebagai ketua Komisi II berkaitan dengan bidang kerja termasuk ketahanan pangan. Bicara tentang ketahanan pangan menjadi masalah yang cukup serius, sebab ketahanan pangan ini berpengaruh terhadap inflasi,” ungkap Lewerissa.
Dikatakan, dari sisi legislasi, pihaknya sementara menggodok peraturan daerah.
“Menurut kami, ketahanan pangan (lokal) harus memiliki payung hukum sehingga nantinya memberi dampak pada pereknomian kita. Dukungan untuk menjaga ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas dalam postur APBD Tahun Anggaran 2023.
“Ketahanan pangan menjadi bagian prioritas dalam upaya mengantisipasi resesi ekonomi dunia pasca pandemi Covid-19, dimana sektor perekonomian mengalami stagnasi,” jelasnya.
Terkait Expo yang dilakukan oleh Jemaat GPM Rumahtiga, Lewerissa berharap Pemerintah Provinsi Maluku maupun Kota Ambon pro aktif terhadap pengembangan UMKM.
“Peningkatan ekonomi juga bisa melalui UMKM, jika mereka dibina dan didukung secara berkelanjutan, maka pendapatan ekonomi masyarakat juga akan meningkat. Expo ini, menjadi tolak ukur baik bagi Jemaat GPM Rumahtiga secara khusus maupun bagi masyarakat Kota Ambon secara umum,” tandasnya.
Ditambahkan, kegiatan Expo tersebut akan terus berlanjut dan bisa menjadi pemicu bagi Jemaat lain untuk melakukan hal yang sama. (**)
