MASARIKUONLINE.COM, Ambon – Sejumlah persoalan krusial yang dihadapi masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) akhirnya disampaikan langsung kepada Hendrik Lewerissa. Dalam pertemuan bersama perwakilan DPRD dan tokoh masyarakat, Gubernur Maluku langsung memberikan respons cepat terhadap berbagai keluhan yang selama ini membebani masyarakat kepulauan.
Salah satu isu utama yang disoroti adalah mahalnya harga tiket kapal cepat milik PT Dharma Indah yang dinilai sangat memberatkan masyarakat MBD.
Anggota DPRD Maluku, Suanthie John Laipeny, Kamis 12 Maret 2026 menyebutkan bahwa harga tiket dari Ambon menuju wilayah seperti Moa dan Damer bisa mencapai Rp500 ribu hingga Rp700 ribu, bahkan tanpa fasilitas makan bagi penumpang.
Padahal, sesuai aturan pelayaran, perjalanan kapal di atas 24 jam wajib menyediakan makan bagi penumpang.
“Ini daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi. Masyarakat sudah susah, tapi tiket kapal sangat mahal dan bahkan tidak diberikan makan,” ujar salah satu perwakilan yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Merespons hal itu, Gubernur Maluku langsung menghubungi pemilik perusahaan kapal untuk membahas persoalan tersebut. Direncanakan akan ada pertemuan khusus untuk menghitung ulang struktur harga tiket agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat kepulauan.
Ancaman Listrik Padam di Tiga Desa Wetar Utara
Selain masalah transportasi, persoalan listrik di Pulau Wetar juga menjadi perhatian serius.
Saat ini, tiga desa di Wetar Utara masih bergantung pada pasokan listrik dari perusahaan tambang PT Batu Tua Tempaga Raya. Namun, operasional perusahaan tersebut mulai dikurangi, sehingga muncul kekhawatiran masyarakat akan kehilangan sumber listrik.
Jika perusahaan tambang tersebut benar-benar menghentikan operasionalnya, maka tiga desa tersebut berpotensi mengalami pemadaman total.
Menanggapi hal itu, Gubernur Maluku langsung menghubungi pihak PLN melalui manajemen wilayah untuk mencari solusi.
Aspirasi tersebut juga akan dibawa ke tingkat pusat agar program elektrifikasi desa tahun 2026 bisa mencakup tiga desa di Wetar Utara tersebut.
Trayek Kapal Juga Segera Diproses
Selain dua isu besar tersebut, DPRD juga menyampaikan persoalan trayek kapal antar pulau yang selama ini menjadi kendala mobilitas masyarakat MBD. Gubernur Maluku telah memberikan disposisi langsung agar proses penataan trayek segera ditindaklanjuti.
Perwakilan DPRD Provinsi Maluku dari Fraksi Gerindra Suanthie John Laipeny
menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal seluruh aspirasi tersebut hingga mendapat solusi nyata.
“Selama ini kita hanya mendengar cerita dari masyarakat. Hari ini teman-teman DPRD MBD datang langsung menyuarakan. Ini menjadi catatan kritis dan kami akan mengawal sampai ada jawaban nyata,” tegasnya.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi masyarakat kepulauan, khususnya di Kabupaten Maluku Barat Daya, yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan infrastruktur transportasi dan energi. (*)
