MasarikuOnline.Com, Ambon – Realisasi Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan kabupaten/kota di Provinsi Maluku mengalami deflasi pada Januari 2025. Berdasarkan data BPS, Provinsi Maluku mengalami deflasi sebesar 0,33% (mtm).
Kepala Perwakilan BI Provinsi Maluku, Muhamad Latif, dalam rilis yang diterima media ini pada Selasa (04/02/2025) mengatakan, Capaian tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan realisasi IHK nasional yang tercatat mengalami deflasi sebesar 0,76% (mtm).
Menurutnya, Secara spasial, deflasi bersumber dari Kota Tual dan Kota Ambon dengan deflasi masing-masing sebesar 1,47% (mtm) dan 0,74% (mtm).
Namun demikian, capaian angka deflasi yang lebih dalam tertahan oleh Kab. Maluku Tengah yang mengalami inflasi sebesar 0,46% (mtm).
Secara tahunan, tekanan inflasi gabungan kabupaten/kota IHK di Provinsi Maluku pada Januari 2025 tercatat 0,76% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1,28% (yoy) dan relatif sama dengan inflasi Nasional sebesar 0,76% (yoy).
Deflasi yang terjadi di Provinsi Maluku utamanya didorong oleh Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar, dengan andil deflasi sebesar 1,50% (mtm). Deflasi kelompok tersebut utamanya bersumber dari pengimplementasian paket stimulus ekonomi berupa potongan tarif listrik 50% bagi pelanggan daya 2.200 VA ke bawah, sebagaimana Keputusan Menteri ESDM Nomor 348.K/TL.01/MEM.L/2024. Laju deflasi yang lebih dalam tertahan oleh inflasi di kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil sebesar 1,02% (mtm). Inflasi tersebut didorong oleh peningkatan harga ikan pelagis, utamanya ikan selar, ikan layang, dan ikan tongkol,dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,22% (mtm), 0,19% (mtm), dan 0,07 (mtm), akibat terganggunya pasokan di tengah mulai memasukinya musim hujan di Kota Ambon dan Kab. Seram Bagian Barat yang menyebabkan terganggunya aktivitas perikanan nelayan. Selain itu, komoditas cabai rawit dan cabai merah turut berkontribusi pada inflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau dengan andil masing-masing sebesar 0,18% (mtm) dan 0,17% (mtm) antara lain dikarenakan terdapat gangguan produksi akibat curah hujan yang tinggi pada beberapa daerah sentra produksi.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus memperkuat berbagai upaya sinergis guna memastikan terkendalinya inflasi, antara lain melalui gerakan pangan murah dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, pemantauan harga pangan di 11 Kabupaten/Kota, kegiatan Gerakan Pasar Murah (GPM) di Pasadli, pelaporan neraca pangan strategis, rapat koordinasi mingguan TPID Provinsi dan Kabupaten/Kota bersama TPIP, dan pembagian sekitar 14.000 bibit cabai kepada organisasi masyarakat, agama, dan swadaya masyarakat. (**)
