Buntut Tidak Akomodir 819 Eks Tenaga Kontrak, DPRD Flores Timur Nilai Pemahaman Ala Pemkab Flores Timur Amburadul

oleh -1551 Dilihat

MasarikuOnline. Com, Flores timur – Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Flores Timur ,Rofinus Baga Kabelen,S.H terheran-heran dengan sikap Pemerintah Kabupaten Flores Timur yang bersihkukuh tidak menganggarkan dan mengakomodir kembali ke-819 eks Tenaga Kontrak di ruang Perubahan ABPD Tahun Anggaran 2023 ini.

Dikonfirmasi usai persidangan DPRD ,Senin 14 Agustus 2023,Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Flores Timur tersebut bahkan menilai,penafsiran Pemkab Flores Timur terhadap amanat regulasi yang dijadikan mereka sebagai rujukan itu amburadul .

“Bicara soal Tenaga Kontrak ini,dari awal sewaktu ada kebijakan penghapusan,kami secara Lembaga sangat komit, meminta Pemkab Flores Timur untuk mempekerjakan mereka hingga 28 November 2023 sebagaimana batas waktu yang diisyaratkan MenPAN-RB dalam Surat Edaran Nomor B/185/M.SM.02.03/ 2022.tanggal 31 Mei 2022, apalagi anggaran mereka telah kita tetapkan hingga Desember 2023.Tapi itu tidak diindahkan, padahal perintahnya jelas, penghapusan itu akan terjadi pada 28 November 2023.Namun di sini,mereka tergopoh-gopoh mendahuluinya pada 30 April 2023.Ada apakah gerangan ?” ujar Rofin penuh kesal.

Menilik pada landasan pijak (regulasi) yang dipakai Pemkab Flores Timur sehingga berbuntut pada keengganan mereka untuk mengaktifkan kembali eks Tenaga Kontrak tersebut, Rofin Kabelen mendadak memecahkan tawanya.

“Kan sama dengan sekarang.Pemkab tetap menggunakan dasar PP 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, dan menyandingkan dengan Surat Edaran MenPAN-RB.Nah,pasca Surat MenPAN-RB tanggal 31 Mei 2022, lalu muncul Surat Edaran terbaru ditanggal 25 Juli 2023 .Apa artinya ? Artinya esensi Surat Edaran terdahulu gugur sehubungan dengan kehadiran Surat Edaran terbaru itu.Sesederhana itu saja,kog malah masih menggunakan rujukan pada Surat Edaran MenPAN-RB per 31 Mei 2022 itu si ? Ah,kacau balau !”ungkapnya sembari mengkertakan gerahamnya.

Bagi Rofin Kabelen, MenPAN –RB melalui Surat Edarannya tertanggal 25 Juli 2023 justru sedang memperlihatkan cintanya dan cinta Negara ini kepada kelompok eks Tenaga Kontrak ini.

“Bacalah pada Perihal Surat tersebut ! Tertera jelas Hal Surat itu adalah mengenai Status dan Kedudukan Eks THK-2 dan Tenaga Non ASN. Bahkan MenPAN-RB mengikuti penegasannya pada uraian pembuka Suratnya itu dengan narasi,sesuai dengan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak bahwa eks THK-2 dan Tenaga Non ASN masih diperlukan dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang kemudian dilanjutkan dengan perintah seperti yang tersebutkan pada point a,b,dan c itu.Lah,yang begitu jelas terbaca,dan dimengerti itu kog,malah di sini Pemkab Flores Timur malah tetap menggunakan rujukan pada Surat Edaran per 31 Mei 2022 itu si ? Lebih anehnya lagi,menjadikan substansi pada poin c pada Surat Edaran tertanggal 25 Juli 2023 sebagai dasar untuk tidak mengakomodir karena bersifat larangan.Lantas bagaimana dengan poin a,dan b itu ? Aneh sangat ! “gumannya terheran-heran seraya menambahkan elit Pemkab Flores Timur sugguh tak ada hati nurani.(Eman Niron )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.