MasarikuOnline.Com, Ambon – Ketua DPRD Provinsi Maluku, Benhur George Watubun, menyatakan dukungan penuh terhadap sikap Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, yang menolak praktik puji-pujian berlebihan dan budaya “menjilat” dalam birokrasi pemerintahan.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku di Karang Panjang, Rabu (5/3/2025), Watubun menegaskan bahwa birokrasi harus dibangun atas dasar kompetensi dan profesionalisme, bukan relasi personal atau kepentingan politik.
“ASN tidak perlu membiasakan budaya memuji, menjilat, atau mencari muka. Kita harus berlomba dalam kerja nyata, bukan dalam pujian kosong,” ujar Watubun.
Ia juga menyoroti pentingnya meritokrasi dalam pengisian jabatan birokrasi. Penempatan pejabat, menurutnya, harus mengacu pada pendidikan, pengalaman, dan keahlian, bukan kedekatan dengan kepala daerah.
“Sudah saatnya kita hentikan praktik-praktik nonprofesional dalam birokrasi. Pemerintahan yang kuat adalah yang dibangun atas dasar kompetensi dan integritas,” tegasnya.
Watubun turut mengingatkan tantangan besar yang dihadapi Pemprov Maluku ke depan, terutama terkait keterbatasan dalam struktur APBD. Namun, ia mendorong agar pemerintah tetap inovatif dalam meningkatkan PAD dan memperkuat sinergi dengan DPRD serta pemerintah kabupaten/kota.
“Meski fiskal terbatas, pemerintah daerah tidak boleh stagnan. Kolaborasi dan inovasi adalah kunci,” tambahnya.
Ia pun mengajak seluruh masyarakat dan ASN untuk mendukung penuh kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode 2025–2030 demi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat. (**)
