Belum Diakuinya 13 DOB Oleh Pempus Menyebabkan Ketua Tim Pemekaran 13 Daerah Otonom Rapat Bersama DPRD Maluku

oleh -4296 Dilihat

Masariku.Com – Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Amir Rumra tersebut berlangsung diruang paripurna. Selasa 1 Maret 2022.

Dihadiri oleh Asisten 1 Setda Maluku Drs. Semmy Huwae, Karo Pemerintahan Provinsi Maluku Boy Kaya, Pimpinan DPRD 13 Kabupaten Kota dan Kepala Bagian Pemerintah 13 Kabupaten Kota dengan tujuan agar supaya perjuangan 13 Daerah Otonom Baru segera dimekarkan.

Kepada wartawan Media Masariku.com disela-sela Acara rapat Ketua Komisi I Amir Rumra mengatakan Perjuangan calon DOB sudah lama dilakukan sejak 6 Tahun lalu.

Ia akui perjuangan 13 calon DOB tersebut telah berulang kali digaungkan oleh Anggota DPRD Maluku periode 2014-2019, yang mana telah menampikan hal tersebut ke Komisi II DPR RI, Komisi I DPD, Kemendagri dan perjuangan itu di lakukan hingga saat ini.

13 calon DOB tersebut adalah calon DOB Provinsi Maluku Tenggara Raya, calon DOB Kabupaten Kepulauan Lease, calon DOB Kepulauan Terselatan, calon DOB Wakate dan Gorom, calon DOB Kota Bula, calon DOB Kabupaten Kei Besar, calon DOB Kabupaten Aru Perbatasan, calon DOB Kepulauan Tanimbar Utara, Calon DOB Kabupten Seram Utara, DOB Kabupaten Jazirah Leihitu, calon DOB Kabupaten Talabatai, calon DOB Kabupaten Buru Kayeli, calon DOB Kota Kepulauan Huamual, calon DOB Kawasan khusus Kota Banda.

Saleh Wattiheluw

Ditempat terpisah, Tokoh Pemekaran Kepulauan Lease yang juga mantan Anggota DPRD Maluku Saleh Wattiheluw saat dimintai komentarnya mengatakan Persyaratan mekarnya suatu daerah harus disetujui oleh Pemerintah kabupaten setempat dan dilihat dari persyaratan Kepulauan lease sudah layak dimekarkan menjadi kabupaten baru atau daerah otonom baru. Dimana startnya 4 Kecamatan saja sudah layak dimekarkan, dan untuk Sumberdaya di Kepulauan Lease cukup dan seluruh dokumen sudah saya serahkan ke DPRD Maluku dan DPRD Provinsi Maluku sudah merespon tapi hingga sampai saat ini belum juga direspon oleh Pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri.

Ia tegaskan, keuntungan dari pemekaran daerah otonom baru ini, untuk membuka rentang kendall dan membuka pelayanan, mendukung pembukaan pusat-pusat ekonomi baru. ini sama dengan tuntutan dari teman-teman tim pemekaran kabupaten lain.

Ia akui undang-undang sudah memberikan ruang agar wilayah-wilayah yang memenuhi syarat diberi kesempatan, untuk dimekarkan. tapi kenapa ini, tidak dimekarkan, jadi ini bukan tuntutan orang per orang, tetapi negara telah memberikan kesempatan itu,”tutup Wattiheluw. (R*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.